Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi mengusulkan KPU dan Bawaslu diberikan anggaran tersendiri.
Dengan begitu, KPU dan Bawaslu lebih independen dari pengaruh kepala daerah.
Baca: Cacat Moral, Mantan Koruptor Tak Layak Ikut Pilkada
Sebab selama ini, anggaran bagi KPU dan Bawaslu berasal dari Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan Johan dalam RDP antara Komisi II dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
"Jadi dengan memiliki anggaran tersendiri, KPU dan Bawaslu bisa independen dan berwibawa di mata kepala daerah," ujar Johan.
Selama ini, ungkap Hasto, kantor KPUD dan Bawaslu kondisinya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagus atau tidaknya kantor KPU dan Bawaslu ditentukan oleh hubungannya dengan kepala daerah setempat.
Baca: PPATK Diminta Teruskan Temuannya ke Aparat
Hal ini, lanjut Johan, sangat memprihatinkan. Sebab bisa mempengaruhi kinerja kedua lembaga tersebut.
"Apalagi kalau petahana ikut Pilkada lagi. Bila anggaran kedua lembaga itu dari pemerintah daerah, independensi nya akan terpengaruh," katanya.
