Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso menegaskan bahwa jika benar terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan menu yang diberikan kepada siswa, maka pemerintah daerah bersama satgas MBG wajib segera bertindak.
“Kalau ada carut marut dalam pelaksanaan MBG, apalagi sampai menu tidak sesuai anggaran, itu harus diinvestigasi total. Tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Sebagai pimpinan legislatif di Jepara, Junarso meminta dilakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui akar masalah serta pihak yang bertanggung jawab. Ia menilai transparansi anggaran menjadi kunci agar program tidak disalahgunakan.
Menurutnya, bila ditemukan pelanggaran serius, pemerintah daerah bisa saja menghentikan sementara program hingga sistem diperbaiki.
“Lebih baik dibenahi dulu daripada terus berjalan tapi bermasalah. Ini menyangkut hak gizi anak-anak," ujarnya.
Junarso juga menyoroti peran yayasan pengelola SPPG. Ia meminta agar yayasan yang terbukti menyimpang tidak hanya ditegur, tetapi ditindak tegas.
“Kalau ada dana yang tidak sesuai peruntukannya, harus dikembalikan. Jika ada unsur melawan hukum, proses secara hukum. Jangan main-main dengan anggaran dan kesehatan anak,” tegasnya.
Junarso mengapresiasi peran aktif masyarakat dan media dalam mengawasi jalannya program MBG di Jepara.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Terima kasih kepada masyarakat dan rekan-rekan media yang ikut mengawasi. Ini bentuk kontrol sosial yang sehat demi kepentingan publik,” ucapnya.
Polemik MBG di Jepara kini menjadi perhatian serius publik. Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan program berjalan sesuai anggaran dan benar-benar memberikan manfaat bagi siswa.
