Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat strategi mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menegaskan, BNPB harus berfokus pada langkah pencegahan sejak dini dan tidak hanya mengandalkan pemadaman saat api sudah meluas.
Pernyataan ini diungkapkan Selly menyusul melonjaknya luasan karhutla di Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas indikatif karhutla periode Januari–Juli 2026 telah mencapai 202.004 hektare. Angka tersebut melonjak sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan," ujar Selly dalam keterangan tertulisnya, Rabu (21/10).
Politikus PDI Perjuangan ini menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi, mulai dari BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pemerintah daerah. Menurutnya, pemantauan titik panas (hotspot) dan prakiraan cuaca harus segera direspons dengan tindakan konkret di lapangan, seperti penyiapan sumber air, pengawasan area rawan, serta pelibatan aktif masyarakat.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut menilai, tolok ukur kinerja BNPB tidak cukup dilihat dari banyaknya jumlah operasi kebencanaan yang digelar, melainkan dari dampak nyata terhadap keselamatan masyarakat.
"Kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata. Indikator utamanya adalah kecepatan respons, kesiapan logistik, efektivitas koordinasi pusat-daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran dan jumlah korban," tegasnya.
Terkait dukungan pendanaan, Selly mengungkapkan bahwa Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu anggaran BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun pada rapat kerja 1 September 2026 lalu. Namun, ia mengingatkan bahwa nilai tersebut merupakan anggaran keseluruhan BNPB, bukan alokasi khusus untuk karhutla atau dampak fenomena El Niño.
Selly mendorong agar alokasi anggaran mitigasi dilakukan secara proporsional berbasis risiko, dengan memprioritaskan daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
"Anggaran mitigasi harus berbasis risiko. Kami meminta BNPB memprioritaskan daerah rawan yang minim kapasitas fiskal, memastikan ketersediaan logistik, serta meningkatkan kapasitas relawan dan masyarakat," jelas Selly.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan evaluasi berkala dalam penggunaan dana kebencanaan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Ukuran keberhasilan anggaran bukan sekadar seberapa besar dana yang terserap, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut mengurangi risiko bencana, mencegah korban, dan melindungi masyarakat," pungkasnya.
