Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengungkapkan tahap darurat bencana di Bali telah selesai.
Saat ini Bali mulai memasuki fase pemulihan pasca-bencana.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Yang bersifat kebutuhan awal sudah dipenuhi. Sekarang masuk pasca-pemulihan. Infrastruktur seperti jalan yang rusak, rumah yang terdampak, semuanya akan ditangani pemerintah di bawah kendali BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana),” ujarnya.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali ini menjelaskan, bantuan yang disiapkan pemerintah mengacu pada tingkat kerusakan rumah. Rumah rusak berat akan diganti atau dibangun kembali senilai Rp 60 juta, rumah rusak sedang Rp 30 juta, dan rumah rusak ringan Rp 15 juta.
“Rumah yang rusak berat itu akan diganti, dibuatkan rumah atau dengan senilai Rp 60 juta, yang sedang Rp 30 juta, dan yang ringan Rp 15 juta,” beber dia seperti dilansir Kompas.com.
Selain rumah, kata Kariyasa, pemerintah juga tengah memetakan kerusakan pada sektor lain, termasuk infrastruktur serta aktivitas ekonomi masyarakat. Tercatat ada sekitar 474 kios dan usaha kecil menengah (UMKM) yang ikut terdampak banjir. “Ada sekitar 474 kios dan sebagainya itu, itu juga harus dipikirkan,” ungkapnya.
Kariyasa menyebut DPR RI akan mendorong asesmen secara menyeluruh hingga tingkat desa untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
“Ini kami terus dorong melakukan asesmen sampai tingkat bawah, terutama yang terdampak itu,” lanjut dia. “Sekarang ini fokusnya bagaimana mengembalikan kehidupan normal masyarakat, baik melalui perbaikan infrastruktur maupun pemulihan ekonomi,” tutur dia.
Sebelumnya, BNPB mencatat bahwa banyak bangunan rusak akibat banjir yang melanda enam Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali pada Rabu, 10 September 2025. Kios dan rumah toko (ruko) milik warga menjadi bangunan yang paling banyak terdampak.
