Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan kepemimpinannya bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menitikberatkan kebijakan pada kebutuhan dasar warga.
Rano memaparkan berbagai capaian positif Jakarta telah ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta peningkatan investasi dan layanan publik.
Beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan warga, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah serta bantuan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Selain itu, ada pula program peningkatan akses transportasi publik, pameran kerta atau job fair, perluasan ruang terbuka hijau, serta digitalisasi layanan melalui aplikasi JAKI dan QRIS di pasar rakyat.
“Seluruh capaian ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dan jajaran Pemprov DKI yang telah bekerja dengan penuh dedikasi serta integritas demi mewujudkan Jakarta yang semakin maju, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Rano.
Dalam momentum peringatan 80 Tahun Rapat Raksasa IKADA, dia pun mengingatkan ASN di lingkungan Pemprov Jakarta untuk terus menyalakan semangat sebagai garda terdepan dalam menghadirkan solusi guna menghadapi berbagai tantangan perkotaan di masa depan, terutama dalam memberikan layanan aplikatif yang memudahkan kehidupan warga Jakarta.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga menyatakan keinginannya untuk membenahi Jakarta mulai dari lapisan paling bawah agar lebih tertib ke depannya.
Penataan tersebut, kata dia, dimulai dari data penerima KJP dan KJMU sehingga lebih tepat sasaran.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Setelah kemarin kita menata lapisan paling bawah dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, tentunya berikutnya untuk membuat masyarakat Jakarta lebih tertib,” tutur Pramono.
Tak hanya itu, dia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menindaklanjuti persoalan parkir ilegal di Jakarta.
Dia pun mendukung Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang telah melakukan penyegelan sejumlah lokasi parkir tak berizin di Jakarta Timur.
