Jakarta, Gesuri.id – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik menjadi maksimal dua periode.
Menurutnya, aturan tersebut lebih ideal jika ditetapkan secara mandiri melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tiap partai.
"Kalau periode jabatan di partai, menurut saya, lebih baik diatur dalam AD/ART masing-masing partai sesuai dengan situasi kebutuhan yang ada. Nanti rakyat yang akan menilai," ujar Andreas, Kamis (23/4).
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Meski memahami latar belakang usulan KPK tersebut, Andreas menekankan perlunya pembedaan antara manajemen organisasi bisnis, organisasi pemerintahan, dan organisasi partai politik.
Ia menyoroti bahwa hal yang jauh lebih mendesak sebenarnya adalah pemisahan tegas antara kepentingan partai dan tanggung jawab pemerintahan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset maupun keuangan negara.
"Ini untuk menghindari manipulasi pemanfaatan aset dan keuangan negara untuk kepentingan partai politik ketika menjadi partai pemerintah. Untuk itu, perlu ada lembaga independen atau penguatan Bawaslu dalam melakukan kontrol," ungkap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI tersebut.
Andreas menambahkan bahwa secara substansi, PDI Perjuangan telah menerapkan tata kelola organisasi yang profesional. Di tingkat pusat (DPP), partai berlogo banteng moncong putih tersebut mengeklaim telah meraih penghargaan standar mutu (ISO) selama beberapa tahun berturut-turut.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"DPP PDI Perjuangan sudah memperoleh penghargaan ISO untuk tata kelola organisasi, termasuk berkaitan dengan tata kelola keuangan partai. Namun, harus diakui di tingkat DPD (Provinsi) dan DPC (Kabupaten/Kota), belum semua melakukan tata kelola dengan kualifikasi mutu terbaik," jelasnya.
Sebagai langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola, Andreas mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menggencarkan program kaderisasi bagi pengurus inti di daerah.
"Dalam minggu-minggu ini, kami melakukan kaderisasi kepengurusan inti partai, yakni Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). Tujuannya agar mereka memahami benar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penjabaran tugas organisasi, serta tanggung jawab dalam tata kelola keuangan partai," pungkas Andreas.
