Sumenep, Gesuri.id – Ketua TP PKK Kabupaten Sumenep, Nia Kurnia Fauzi, menegaskan bahwa inovasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak bisa ditawar lagi. Hal itu ia sampaikan saat membuka Lomba Big Book yang digelar TP PKK bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep, di Gedung Ki Hajar Dewantara, Selasa (30/9/2025).
“Kegiatan untuk guru PAUD ini agar menghasilkan karya big book sebagai media pembelajaran interaktif bagi anak-anak usia dini,” ujar Mbak Nia, sapaan akrabnya.
Ia menekankan, guru PAUD merupakan peletak pondasi generasi bangsa. Karena itu, kreativitas mereka dalam menciptakan metode belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, dan mendidik pe…
Fraksi PDI Perjuangan Kritik Keras Keterlambatan Pembahasan P-APBD 2025 Pekanbaru
Pekanbaru, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru menyoroti tajam keterlambatan proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui juru bicaranya, Zakri Fajar Triyanto, Fraksi PDI Perjuangan menilai penyampaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang baru dilakukan pertengahan September telah melampaui ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019. Aturan itu seharusnya mengharuskan penyampaian maksimal minggu kedua Juli.
“Proses pembentukan ranperda ini sudah melewati jadwal yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan koordinasi di internal Pemko,” tegas Zakri dalam rapat paripurna, Senin (29/9/2025).
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti rendahnya tingkat kehadiran kepala OPD dan Ketua TAPD dalam rapat komisi maupun pembahasan anggaran. Kondisi ini, menurut mereka, membuat transparansi dan efektivitas pembahasan tidak optimal.
“Kami berharap Bapak Walikota dapat mengevaluasi peran dan kinerja Sekretaris Daerah, khususnya dalam kehadiran, kepemimpinan rapat, serta keberanian dalam mengambil keputusan sesuai koridor wewenang yang dimiliki,” ujar Zakri.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perlunya perbaikan mendasar agar ke depan proses pembahasan anggaran berjalan sesuai aturan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
