Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI I Made Urip meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu memperhatikan sumber daya kelautan, begitu pula dengan infrastrukturnya.
"Saya melihat pengawasan terhadap sumber daya kelautan belum mendapat perhatian serius. Padahal, pengawasan terhadap sumber daya kelautan penting sekali. Demikian juga berkaitan dengan infrastrukturnya," ujar Urip saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, di Ruang Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Selasa (17/1).
Terkait infrastruktur, lanjut Urip, terlihat dari kapal pengawasan yang relatif minim. Sementara wilayah lautan Indonesia begitu luas. Peraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil) Bali saat pemilihan legislatif 2019 ini pun, menceritakan tentang studi bandingnya ke Turki.
Baca: Rokhmin Harap Maksimalkan ESG di Sektor Kelautan & Perikanan
Kata dia, Turki melakukan pengawasan terhadap sumber daya lautnya sangat luar biasa. Mereka melakukan apa yang pernah diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan illegal fishing sebagai efek kejut kepada para pencuri ikan di laut.
"Saya harap, hal-hal bagus di masa lalu seperti yang dilakukan Ibu Susi bisa juga diterapkan pada saat sekarang. Ini, bukan semata-mata butuh opini publik yang luas. Melainkan guna memberikan efek kejut kepada para pecuri ikan di laut," papar politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Tabanan ini.
Urip menyatakan setuju dengan langkah KKP untuk menggalakkan wisata bahari. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bali, dia menyebutkan di Bali ada Pulau Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan yang bisa menjadi perhatian KKP, untuk menjadi salah satu lokasi wisata bahari.
Baca: Ono Nilai Idealnya Harga BBM Subsidi yang Diturunkan
"Di sana, ada penangkaran penyu yang menjadi perhatian wisatawan domestik dan internasional. Di sana, membutuhkan pembenahan dari sisi infrastrukturnya. Jadi, saya beri dukungan dan dorongan mengenai wisata bahari ini," ujar Urip.
Urip juga meminta KKP memperhatikan kampung-kampung nelayan di daerah pesisir pantai. Sebab, saat ini sedang terjadi perubahan iklim yang sangat ganas. Daerah pesisir pantai diserang gelombang yang begitu besar sehingga bisa menyebabkan abrasi.
"Walau bukan sepenuhnya tugas KKP, melainkan lebih ke PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), tapi paling tidak KKP memberi perhatian serius kepada kampung-kampung nelayan di daerah pesisir pantai," pangkas Urip.
