Ikuti Kami

Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika Direstui Moeldoko

Rencana penetapan hari Bhinneka Tunggal Ika harus disampaikan ke Kementerian terkait, PMK,dan juga kementerian sosial. 

Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika Direstui Moeldoko
Kader PDI Perjuangan yang juga Wakil Sekretaris DPP ForNas Bhinneka Tunggal Ika Ais Sakar bersama Ketua DPD ForNas Bhinneka Tunggal Ika, Fajar Ahmad Huseini, Wakil Ketua, Husain Rahim SH, dan Sekjend DPP ForNas Bhinneka Tunggal Ika Dr. Taufan Hunneman diterima di istana Presiden RI Jumat (22/10) jam 9.20 WIB. (Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Kader PDI Perjuangan yang juga Wakil Sekretaris DPD SULSEL Fornas, Ais Sakar, bersama Ketua DPD ForNas Bhinneka Tunggal Ika, Fajar Ahmad Huseini, Wakil Ketua, Husain Rahim SH, dan Sekjend DPP ForNas Bhinneka Tunggal Ika Dr. Taufan Hunneman diterima di istana Presiden RI Jumat (22/10) jam 9.20 WIB. 

Baca: Persoalan BUMN Indonesia: Mental Korupsi, Kolusi, Nepotisme

Pada kesempatan tersebut Ketua DPD ForNas Sulsel Fajar Ahmad Huseini, memaparkan beberapa tahapan muatan yang mendasari rencana realisasi branding kota Makassar menjadi kota Bhinneka Tunggal Ika dan memohon kesediaan Kepala KSP RI yang sekaligus selaku Ketua Dewan Pembina ForNas Bhinneka Tunggal Ika, Bapak Dr. H. Moeldoko untuk mendeklarasikan branding kota Makassar Kota Bhinneka Tunggal Ika.  

Dr. Taufan Hunneman Selaku Sekjend DPP, juga memaparkan beberapa poin-poin pandangan substansi berkaitan pentingnya gagasan Deklarasi Kota Bhinneka Tunggal Ika. Harapannya itu nantinya akan berelasi dengan penetapan hari Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagai langkah awal, kota Makassar sebagai pilot projectnya.

Dalam kesempatan ini Ibu Ratrie W. Mulyani dari Organ Perempuan ForNas Bhinneka Tunggal Ika  menyampaikan beberapa agenda program, juga Jhonsen Alen Azlan ketua DPC Kabupaten Bogor. 

Ada tiga poin penting yang dipaparkan oleh Bapak Moeldoko dalam rapat terbatas tersebut, yang ringkasnya yaitu, pertama, mengenai rencana penetapan hari Bhinneka Tunggal Ika harus disampaikan ke Kementerian terkait, PMK,dan juga kementerian sosial. 

Kedua, soal muatan Brand Kota Bhinneka Tunggal Ika harus bersinergi dengan instrumen pemerintah, misalnya salah satu muatannya untuk partnership riset yang selama ini anggarannya cukup besar ada di BPIP dan MPR RI. 

Ketiga, dalam dua konteks itu soal Brand Kota Bhinneka Tunggal Ika pastinya sangat membutuhkan dukungan Kementerian Dalam Negeri RI dan Kemenko Polhukam RI serta dukungan dari DPD RI. 

Baca: Garuda Indonesia Tak Boleh Ditutup, Ada Ancaman Monopoli 

Di akhir kesempatan ini harapan Bapak Moeldoko selaku Kepala Kantor Staf Presiden RI, menyatakan pentingnya melakukan gerakan pengawalan ketahanan ideologi kebangsaan yang harus didukung seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Demikian dalam keterangan pers diterima Gesuri, Jumat (22/10).

Quote