Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Matindas J. Rumambi, melayangkan kritik tajam terhadap rancangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Kebijakan tersebut dinilai belum matang dan berpotensi memboroskan keuangan negara akibat salah sasaran.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tengah ini menegaskan, pemerintah seharusnya sejak awal mendesain program MBG dengan basis data yang kuat. Ia menyayangkan sikap pemerintah yang baru sibuk mengkaji penghentian bantuan bagi anak-anak dari keluarga mampu setelah program berjalan.
"Jika sejak awal pemerintah menggunakan basis data sosial-ekonomi yang kuat, perdebatan mengenai layak atau tidaknya anak dari keluarga mampu menerima MBG tidak akan muncul hari ini. Ini menunjukkan desain kebijakan yang belum matang," ujar Matindas melalui pesan singkat, Sabtu (18/7).
Baca:
Menurut Matindas, hakikat dari program pemenuhan gizi adalah instrumen negara untuk melindungi kelompok rentan, bukan memberikan subsidi kepada masyarakat yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya secara mandiri.
Di tengah kondisi fiskal negara yang sedang tertekan, ia menyarankan agar evaluasi penerima manfaat tidak hanya menyasar kelompok masyarakat kelas atas (desil teratas), tetapi juga menjangkau kelompok menengah.
"Kelompok masyarakat menengah yang mandiri secara ekonomi juga perlu dikaji kembali agar tidak menjadi penerima manfaat. Kita harus menghemat dan mengoptimalkan anggaran," jelas Ketua DPD PDI Perjuangan Sulteng tersebut.
Matindas mengingatkan bahwa anggaran MBG yang bersumber dari dana pendidikan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Prioritas utama harus diarahkan kepada:
- Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
- Kelompok masyarakat rentan miskin.
- Daerah dengan angka tengkes (stunting) yang tinggi.
- Wilayah rawan pangan, seperti daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Selain masalah data penerima, pemerintah juga didesak untuk membuka ruang evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi tersebut harus mencakup tata kelola standar mutu, pengawasan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), rantai distribusi, hingga keterlibatan kantin sekolah.
Di akhir keterangannya, Matindas menekankan bahwa tantangan utama Indonesia saat ini bukanlah kekurangan program kerja, melainkan keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, setiap kebijakan nasional wajib didasarkan pada skala prioritas yang ketat.
"Bantuan sosial harus berpihak kepada yang membutuhkan, bukan dibagikan secara populis demi mengejar pemerataan semu," tegasnya.
Ia mengingatkan, masih banyak program kerja prioritas nasional lain yang saat ini justru mengalami kekurangan anggaran. Beberapa di antaranya adalah tunjangan dan insentif bagi guru, program pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat, hingga alokasi bantuan kebencanaan.
"Jangan sampai negara menghabiskan anggaran yang sangat besar tanpa ukuran keberhasilan yang jelas," pungkas Matindas.
