Jakarta, Gesuri.id - Komisi VIII DPR RI prihatin atas tragedi yang menimpa ibu hamil Irene Sokoy, dan bayinya yang meninggal dunia, di Papua.
Kematian tragis ini terjadi setelah ibu hamil tersebut ditolak masuk oleh empat rumah sakit berbeda.
Alasan penolakan karena kamar yang dibiayai BPJS Kesehatan tidak tersedia bagi pasien tersebut.
Baca: Ganjar Ingatkan Anak Muda Harus Jadi Subjek Perubahan,
"Kejadian ini sangat menyayat dan menunjukkan kegagalan sistem kesehatan dalam pemenuhan hak warga negaranya mendapatkan jaminan dan pelayanan kesehatan terutama mereka yang dibiayai BPJS."
Kata Anggota DPR RI, Matindas J Rumambi kepada TribunPalu.com via Whatsapp, Selasa (25/11).
Matindas menyebut kejadian ini sebagai kegagalan sistem kesehatan dalam menjamin hak warga negara atas pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan bahwa penolakan pelayanan dasar, terutama dalam kondisi serius, adalah tindakan yang tidak manusiawi.
Kematian ini juga dinilai melanggar prinsip-prinsip perlindungan ibu dan anak sebagaimana diatur dalam UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Menurutnya kematian ibu hamil dalam kondisi seperti ini jelas menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan bagi ibu dan anak yang kehidupannya dimulai dari janin dalam kandungan sebagaimana diatur dalam UU 4/2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Fase 1000 Hari Pertama Kehidupan.
"UU 4/2024 KIA dibuat atas dasar negara menjamin kehidupan yang sejahtera lahir batin kepada warga negaranya, khususnya ibu dan anak, dengan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu dan terjangkau" jelasnya.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan Jangan
Oleh karena itu, Matindas J Rumambi meminta pemeriksaan dan audit segera terhadap layanan kesehatan di rumah sakit terkait di Papua.
Matindas juga meminta agar hasil audit pemeriksaan tersebut harus disampaikan secara transparan kepada publik.
"Sanksi tegas juga harus diberikan kepada pengelola rumah sakit yang bertanggung jawab," tutupnya.
