Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menegaskan keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi prioritas pemerintah dengan memastikan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa.
Ia menekankan pentingnya tata kelola profesional serta pengawasan ketat agar program ini tidak berakhir seperti banyak koperasi di masa lalu yang gagal memberi manfaat.
"Ini adalah langkah besar menuju kemandirian desa, sesuai dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan," kata Mufti Anam, Selasa (22/7/2025).
Ia mengingatkan sejarah menunjukkan banyak koperasi sebelumnya hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata.
“Semua tentu ingin koperasi ini sukses, tapi kita juga belajar dari sejarah. Terlalu banyak koperasi di masa lalu yang hanya jadi papan nama, akhirnya jadi bancakan segelintir oknum. Dana digelontorkan, masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” ucapnya.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih harus menjadi jawaban atas kebutuhan riil masyarakat, mulai dari akses LPG, pupuk, layanan BRILink, hingga pembiayaan usaha kecil.
"Harapan kami, koperasi ini bukan hanya kuat secara legalitas, tapi juga kuat secara tata kelola dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga desa," ujarnya.
Mufti menegaskan bahwa DPR akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut, serta mendorong adanya transparansi dan evaluasi berkala agar publik bisa menilai langsung capaian di lapangan.
"Kalau ini sukses, desa bisa jadi garda depan kemandirian bangsa. Tapi kalau sampai salah urus, maka rakyatlah yang akan kembali jadi korban," tegasnya.
Ia pun menambahkan bahwa keberhasilan koperasi ini akan menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam mewujudkan janji-janji pembangunan yang benar-benar menyentuh akar rumput, bukan hanya berhenti sebagai wacana atau dokumen di tingkat pusat.
