Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mempertanyakan soal dugaan adanya mafia jam terbang dalam bisnis penerbangan di Indonesia.
Pertanyaan itu disampaikan Mufti saat Komisi VI menggelar rapat dengan jajaran direksi PT Garuda Indonesia (Persero) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Mulanya, Mufti mengungkapkan kecurigaan soal tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Kondisi serupa juga terjadi untuk penerbangan Citilink.
"Saya sedikit ada curiga begini, Pak. Ketika saya naik penerbangan di jam-jam tertentu, jam-jam favorit, kenapa ya kok Garuda enggak ada? Kenapa Citilink enggak ada? Kenapa (adanya penerbangan) maskapai swasta?" ungkap Mufti.
"Lalu saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman Komisi V, karena katanya jam-jam penerbangan itu diperjual-belikan. Betul tidak, Pak? Saya minta Bapak jawab di tempat ini. Jangan takut-takut, Pak," tanyanya kepada jajaran direksi Garuda Indonesia yang hadir dalam rapat.
Mufti melanjutkan, dari pengamatan dan informasi yang didapatnya, Garuda Indonesia dikenal memiliki jam-jam idle penerbangan.
Sebagai informasi, jam idle penerbangan mengacu pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan, yang disebut juga dengan waktu turnaround atau waktu berhenti terbang.
"Ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Ya, oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu, karena dia idle banget, itu ada tiga penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit, dan kalau kosong, itu kemudian dijadikan jadi satu penerbangan," jelasnya.
Akibat penggabungan penerbangan itu, Mufti mengungkap banyak penumpang pesawat yang terdampak delay (penundaan penerbangan).
"Kami tadi dijawab di tempat ini, betul enggak ada mafia soal jam terbang itu, Pak? Dan harganya katanya miliaran rupiah. Kalau ada, kami minta penegak hukum untuk mengusut soal hal ini begitu," tambahnya.
