Surabaya, Gesuri.id - Anggota DPR RI Mufti Anam menyatakan betapa pentingnya mempertahankan tradisi gotong royong serta musyawarah mufakat.
Mufti mengatakan, tradisi dialogis yang dibangun PDI Perjuangan adalah implementasi dari semangat Pancasila, yang dicetuskan Ir Soekarno kali pertama pada 1 Juni 1945.
Baca: RUU HIP, PDI Perjuangan Kedepankan Musyawarah Untuk Mufakat
”Sesuai tradisi kepartaian kami, saya terus berdialog dengan masyarakat daerah pemilihan dalam segala isu. Kebetulan dapil kami basis pesantren. Dengan kiai, ustaz, pemuka lintas agama, dan sebagainya. Mereka mengapresiasi sikap PDI Perjuangan yang terus berdialog dengan rakyat dalam penyusunan berbagai regulasi, termasuk terkait RUU HIP,” ujar Mufti Anam.
Menurut Mufti, musyawarah untuk mufakat adalah praktik berdemokrasi khas rakyat Indonesia, yang kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari Pancasila sebagai ideologi yang bersumber dari rakyat itu sendiri.
”Jadi rakyat happy betapa PDI Perjuangan begitu terbuka, rakyat juga tahu siapa yang melakukan praktik politik adu domba dalam suasana pandemi ini dengan menungganggi perbincangan soal RUU HIP,” tegas mantan Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) tersebut.
Dari hasil dialog secara intensif dengan masyarakat itulah, lanjut Mufti, PDI Perjuangan dengan sikap tegas menyatakan tidak ingin membiarkan rakyat terjebak dalam permainan politik adu domba.
Publik harus disatukan dengan penuh optimisme untuk menatap masa depan Indonesia.
”Maka sebagaimana disampaikan Sekjen PDI Perjuangan hari ini, partai mendengarkan aspirasi masyarakat, bermusyawarah untuk mufakat terkait materi muatan dalam pasal 7 RUU HIP. Meski secara substansi menurut saya tidak ada yang menyalahi ideologi bangsa, tetapi demi menghindarkan rakyat dari praktik politik adu domba, maka sikap partai tersebut ternyata sangat diapresiasi masyarakat,” ujarnya.
Baca: Masa Pandemi, Banteng Sekadau Tak Henti Bantu Masyarakat
Mufti menambahkan, masyarakat di daerah pemilihannya juga sangat mendukung sikap PDI Perjuangan yang setuju dengan penambahan ketentuan untuk menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme serta bentuk khilafahisme.
”Itu masyarakat mendukung sekali dengan sikap tegas PDI Perjuangan untuk melarang ideologi-ideologi transnasional, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti komunisme, paham khilafah, radikalisme, kapitalisme,” pungkasnya.
