Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri menegaskan penyelesaian pembebasan lahan harus menjadi prioritas utama sebelum pembangunan proyek Exit Tol Lematang dilanjutkan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan pengawasan lapangan ke Exit Tol Lematang, Lampung, Rabu (28/1).
“Ini masih meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat. Ada sekitar 20 warga dengan 20 hektare tanah yang sampai sekarang belum dibayarkan. Padahal mereka sudah memenangkan seluruh proses hukum, mulai dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, hingga peninjauan kembali (PK),” tegas Mukhlis, dikutip Sabtu (31/1).
Mukhlis mengungkapkan, hingga saat ini masih terdapat persoalan serius terkait pembebasan lahan milik masyarakat yang belum diselesaikan. Sedikitnya 20 warga dengan total lahan sekitar 20 hektare belum menerima pembayaran ganti rugi, meskipun proses hukum telah dimenangkan oleh masyarakat.
Politisi tersebut menjelaskan, secara prinsip Kementerian Pekerjaan Umum telah siap untuk menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada warga terdampak. Namun demikian, proses tersebut masih terkendala oleh persoalan administrasi, khususnya terkait pelepasan kawasan hutan yang hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.
“Saya sudah memahami bahwa di Kementerian PU dananya sudah siap, tinggal dibayarkan. Tapi persoalannya, dari sisi kehutanan belum mau melepaskan sampai hari ini,” ujarnya.
Mukhlis pun mengingatkan agar ke depan pembangunan Jalan Tol Lematang Panjang tidak kembali menyisakan persoalan pembebasan lahan yang berlarut-larut. Ia menekankan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proyek fisik dilaksanakan.
“Jangan sampai ada pembebasan lahan yang tidak jelas. Tolong selesaikan dulu pembebasannya, baru kemudian dibangun. Kalau mau pembangunan, kita semua tentu mendukung,” katanya.
Menurut Mukhlis, keberadaan Jalan Tol Lematang Panjang memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam mendukung kelancaran arus impor dan ekspor, maupun dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata di wilayah Lampung dan sekitarnya. Oleh karena itu, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dinilai sangat penting agar pembangunan berjalan secara optimal dan berkeadilan.
“Kami berharap ke depan, bersama Pak Gubernur dan seluruh pihak terkait, persoalan ini bisa segera dituntaskan sehingga pembangunan tol benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.
