Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Sadarestuwati menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan melalui penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang dibarengi Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya konkret mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.
“Pendidikan dan nilai kebangsaan tidak bisa dipisahkan. Anak-anak kita harus tumbuh dengan semangat persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. PIP ini kami harapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga, agar anak-anak bisa fokus menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin,” kata Sadarestuwati, dikutip pada Sabtu (31/1/2026).
Sadarestuwati menjelaskan, penyaluran PIP merupakan bagian dari strategi memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran sekaligus menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan anak-anak dari berbagai jenjang, mulai tingkat dasar hingga menengah atas.
Menurutnya, bantuan pendidikan harus diiringi dengan penanaman nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar generasi muda tumbuh dengan karakter kebangsaan yang kuat.
Ia juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses pendidikan di sejumlah daerah, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa. Tantangan tersebut, kata dia, masih nyata, mulai dari keterbatasan sekolah lanjutan hingga faktor ekonomi yang memaksa anak-anak bekerja di usia dini.
“Banyak daerah yang belum sepenuhnya menikmati pendidikan 12 tahun. Beasiswa PIP menjadi salah satu solusi agar anak-anak tidak berhenti sekolah hanya karena alasan biaya,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, penyaluran PIP turut didukung oleh Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono. Ia menyampaikan bahwa penyaluran PIP kali ini difokuskan kepada 94 siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai tingkat Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SMP), hingga Aliyah (SMA), dengan penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis kepada orang tua siswa penerima.
“Kami tidak ingin ada satu pun anak yang terlewat dari bantuan PIP. Karena itu, tim turun langsung ke desa-desa, berkoordinasi dengan sekolah dan orang tua, agar data penerima benar-benar akurat,” ujar Tatit.
Tatit menambahkan, pendekatan jemput bola menjadi kunci agar program bantuan pendidikan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama di wilayah pedesaan. Menurutnya, PIP jalur aspirasi bukan hanya membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga menjadi upaya strategis mencegah angka putus sekolah di daerah.
Selain penyaluran bantuan, kegiatan juga diisi dengan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diikuti oleh siswa dan orang tua wali murid. Format ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa pendidikan dan penguatan wawasan kebangsaan merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam membangun masa depan generasi muda.
“Sekarang bukan zamannya wakil rakyat hanya bekerja dari balik meja. Kami harus hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung kebutuhan mereka, dan memberi solusi konkret, salah satunya lewat pendidikan,” tegas Tatit.
Salah satu wali murid penerima PIP, Ani (40), mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Ia menyampaikan bahwa PIP meringankan biaya pendidikan anaknya yang saat ini duduk di jenjang SMP.
“Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu. Untuk seragam, buku, dan kebutuhan sekolah lainnya jadi lebih ringan. Saya juga senang bisa ikut sosialisasi, jadi lebih paham pentingnya persatuan dan pendidikan untuk masa depan anak,” ungkapnya.
Melalui penyaluran Program Indonesia Pintar dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini, DPR RI bersama DPRD berharap dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki akses pendidikan yang memadai, tetapi juga berkarakter kebangsaan kuat sebagai bekal membangun Indonesia di masa depan.
