Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati berharap agar perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di Sulawesi Utara, mampu memenuhi standar kualitas pendidikan sekaligus menjawab berbagai tantangan yang ada.
Ia juga menekankan perlunya perluasan akses, penyesuaian kurikulum, serta upaya mengatasi keterbatasan anggaran dan infrastruktur demi menghasilkan SDM berkualitas.
BaCa: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
“Perguruan tinggi juga perlu membangun sinergi strategis dengan badan riset daerah melalui kolaborasi berbasis potensi lokal dalam penyusunan kebijakan, pengembangan SDM, dan riset terapan untuk mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, ” ungkap My Esti.
Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XVI, Munawir Sadzali Razak, menyoroti isu krusial terkait peningkatan kualitas dosen di Sulawesi Utara.
Data LLDikti menunjukkan bahwa dosen di perguruan tinggi swasta masih didominasi lulusan magister, dengan persentase dosen berkualifikasi doktor hanya sekitar 11, 5%, angka yang relatif lebih rendah dibandingkan provinsi tetangga seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah.
Munawir mengidentifikasi keterbatasan program studi doktoral di wilayah tersebut sebagai kendala utama. Pemerintah melalui LLDikti Wilayah XVI berupaya keras mendukung pembukaan program studi doktoral di PTN seperti Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Manado.
BaCa: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
“Upaya ini dilakukan agar dosen yang melanjutkan pendidikan tidak perlu meninggalkan daerah dan dapat tetap berkontribusi pada pengembangan mutu pendidikan tinggi di wilayah ini, ” ujar Munawir.
Direktur Politeknik Negeri Manado, Maryke Alelo, menyambut baik inisiatif Kemdiktisaintek yang membuka peluang kolaborasi dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam program penelitian dan pengabdian yang berdampak.
Ia juga berharap pemerintah melalui Kemdiktisaintek dan Komisi X DPR RI dapat meningkatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan memberikan perlindungan hukum bagi pimpinan perguruan tinggi negeri demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.
