Jakarta, Gesuri.id – Pegiat media sosial Noviana, yang akrab disapa Novie Bule, angkat suara terkait pelaporan terhadap politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning atas pernyataannya bahwa “Soeharto pembunuh jutaan rakyat.”
Menurut Novie, pernyataan Ribka bukanlah retorika kosong apalagi fitnah tanpa dasar, melainkan refleksi sejarah yang memiliki dasar hukum, legitimasi akademik, dan data resmi negara.
“Pernyataan itu bukan ujaran kebencian. Itu suara sejarah. Fakta yang telah tercatat dalam laporan resmi Tim Pencari Fakta Komnas HAM. Berdasarkan temuan lembaga negara tersebut, pihak yang disebut paling bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran HAM berat di masa itu adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) lembaga yang berada langsung di bawah komando Presiden Soeharto,” tegas Novie.
Baca: Ganjar Ingatkan Pemerintah Program Prioritas dengan Skala Masif
Novie menilai, pelaporan terhadap Ribka Tjiptaning justru menunjukkan bagaimana ingatan sejarah sedang coba dibungkam oleh kekuatan politik yang ingin mencuci ulang memori publik.
Ia mempertanyakan standar ganda hukum dan logika yang digunakan oleh mereka yang merasa tersinggung.
“Jika Ribka dilaporkan karena dianggap ‘tidak punya dasar hukum’ sebab tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto membunuh jutaan rakyat, lalu bagaimana dengan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengklaim bahwa ‘tuduhan atas dugaan korupsi dan pelanggaran HAM terhadap Soeharto tidak terbukti secara hukum’? Bukankah itu juga klaim sepihak tanpa dasar yuridis?” tanya Novie tajam.
“Sampai hari ini, tidak pernah ada putusan pengadilan, pengakuan resmi negara, atau hasil penyelidikan independen yang menyatakan Soeharto ‘tidak korupsi’ atau ‘tidak terlibat’ dalam tragedi 1965. Jadi siapa yang sebenarnya sedang memutarbalikkan fakta?”
Lebih jauh, Novie mendesak negara agar tidak terus-menerus menutup mata terhadap sejarah kelam bangsa.
Ia menyerukan agar pemerintah membuka seluruh arsip pelanggaran HAM masa lalu, melawan impunitas, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
“Jika negara serius pada HAM dan keadilan, maka buka semua dokumen, bongkar arsip sejarah, dan biarkan kebenaran bicara! Jangan hanya menindak orang yang berani mengungkap fakta, tapi diam pada mereka yang memanipulasi sejarah untuk kepentingan politik,” ujarnya.
Baca: Ganjar Ajak Kader Banteng NTB Selalu Introspeksi Diri
Novie menegaskan bahwa pelaporan terhadap suara-suara kritis seperti Ribka Tjiptaning adalah bentuk kriminalisasi terhadap ingatan kolektif bangsa.
Ia menutup pernyataannya dengan desakan moral yang kuat:
“Saya menuntut : hentikan upaya kriminalisasi terhadap suara sejarah dan pertanggungjawaban moral. Jangan biarkan kebenaran sejarah diredam oleh kekuatan politik atau propaganda. Suara Ribka adalah gema nurani bangsa yang menolak lupa!” tandasnya.
