Makassar, Gesuri.id— Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti tekanan berat yang dihadapi dunia usaha akibat tingginya beban pajak, penurunan pendapatan, serta terbatasnya pasokan dan mahalnya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Berbagai aspirasi dan temuan di lapangan ini akan segera dibawa ke dalam agenda legislasi, pengawasan, serta penganggaran APBN demi mendorong iklim usaha yang adil, sehat, dan berdaya saing.
Persoalan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran kementerian mitra di Makassar pada Jumat (9/10/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Novita menilai kombinasi antara kenaikan beban operasional dan melemahnya pendapatan membuat para pelaku industri terjepit dalam tekanan berlapis.
Kondisi ini semakin pelik ketika harga bahan bakar melonjak, sementara pengusaha tidak memiliki keleluasaan untuk menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat yang sedang terbatas.
"Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali," ujar legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10/2026).
Menurut Novita, masalah pasokan dan harga solar telah menjadi hambatan serius bagi keberlangsungan usaha di Sulawesi Selatan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan jasa logistik, tetapi juga berdampak langsung pada pabrik dan pelaku usaha yang sangat bergantung pada kelancaran rantai pasok manufaktur.
"Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja, tetapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok," tambahnya.
Lebih lanjut, Novita menyoroti sempitnya ruang bagi dunia usaha untuk mengalihkan kenaikan biaya produksi kepada konsumen akhir. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, kenaikan harga jual justru berisiko memperparah penurunan permintaan produk.
"Mereka tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa," tegas legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VII tersebut.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Oleh karena itu, Novita menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dikeluhkan para pelaku usaha ini harus dijadikan bahan evaluasi kebijakan yang komprehensif. Kelancaran distribusi BBM, keterjangkauan biaya operasional, serta rasionalisasi beban pajak perlu dicermati secara saksama agar aktivitas bisnis dan rantai pasok nasional tetap terjaga.
Melalui agenda kunjungan reses ini, Komisi VII DPR RI berkomitmen untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut ke dalam pembahasan legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN.
Novita berharap langkah konkret ini mampu melahirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, sekaligus menjaga keseimbangan antara kelangsungan industri, daya beli masyarakat, dan daya saing ekonomi nasional, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
