Makasar, Gesuri.id - Demi menjaga bersihnya pemerintahan dan memiliki integritas pelayanan kepada masyarakat, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah non-aktifkan Kepala Biro Pembangunan dan Pengadaan Barang dan Jasa Sulawesi Selatan, Jumras.
Proses pemecatan Nurdin terhadap Jumras melalui pemanggilan ke rumah jabatan gubernur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu (21/4). Usai bertemu pertemuan sekitar 30 menit, Jumras keluar tanpa melontarkan satu kata.
"Dia sekarang non-job, tanpa jabatan. Puncaknya kan beberapa waktu lalu, soal tender yang terlambat itu. Tapi tidak cuma itu, saya dapat surat yang menyebut ada oknum yang minta uang sebagai syarat kelanjutan proses lelang," kata Nurdin, Senin (22/4).
Kader PDI Perjuangan itu sebelumnya selalu mengingatkan para pejabat untuk menjaga integritas agar menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Baginya, sikap pejabat yang seperti Jumras merusak sistem yang sudah baik dengan menggunakan e-planning dan e-budgeting yang mempermudah kinerja.
Selain Jumras yang menjabat Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa, masih ada lagi pejabat di lingkup Pemprov Sulsel yang juga bakal mengikuti Jumras karena dinilai tidak punya integritas dan kerap menghambat pembayaran upah tenaga kontrak seperti memotong upahnya.
"Minta cepat bertaubat, dan yang merasa segera perbaiki dan datang minta maaf ke saya. Kasihan itu tenaga kontrak uangnya dipotong Rp 600 ribu, padahal kita sudah pakai cara non tunai, tapi masih ada yang pakai cara non etis," pungkasnya.
