Jakarta, Gesurii.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam memodernisasi tata kelola keuangan daerah secara digital, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, menyatakan penerapan teknologi digital dalam sistem pajak daerah mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD.
Menurutnya, inisiatif digitalisasi ini menjadi jawaban atas tantangan klasik yang selama ini menghambat optimalisasi PAD, seperti potensi kebocoran penerimaan dan rendahnya kepatuhan wajib pajak.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
“Selama ini kita masih bergantung pada pelaporan manual yang membuka ruang ketidakakuratan dan manipulasi. Dengan sistem digital perekam transaksi, setiap aktivitas ekonomi dari sektor pajak potensial seperti restoran, hotel, parkir, hiburan, dan kesenian, akan terekam secara otomatis dan real time. Ini menjadi bentuk pengawasan yang transparan sekaligus alat kendali fiskal berbasis data,” ujar Nyumarno, kepada Radar Bekasi, Kamis (9/10).
Nyumarno menambahkan, digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi simbol komitmen Pemkab Bekasi yang transparan dan berintegritas.
Pihaknya akan mendorong pembentukan regulasi pendukung, termasuk penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) dan pembentukan tim implementasi digitalisasi PAD lintas perangkat daerah.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Ia menekankan pentingnya menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur pendukung agar sistem ini dapat dioperasikan secara efektif. Keamanan data wajib pajak dan integrasi antarperangkat daerah menjadi perhatian utama dalam proses implementasi.
“Transformasi digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan sistem pemerintahan dan komitmen politik untuk mewujudkan tata kelola pajak yang bersih, transparan, dan berbasis data,” katanya.
“PDI Perjuangan konsisten mendorong modernisasi tata kelola keuangan daerah. Teknologi digital harus menjadi alat perjuangan untuk memastikan setiap rupiah yang dihasilkan di Kabupaten Bekasi, benar-benar kembali ke masyarakat,” sambungnya.
