Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Obet Rumbruren menyoroti terbatasnya layanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat. Dari 131 unit yang direncanakan, baru 32 unit beroperasi dan hanya tujuh di antaranya terverifikasi.
Obet menilai pemerataan fasilitas harus dipikirkan serius agar masyarakat di pelosok tetap terlayani. Dia menekankan khususnya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau masih sangat minim.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis yang Berani
“Di Papua Barat ada 17 kabupaten, salah satunya wilayah pegunungan yang sulit dijangkau dengan alat modern. Menurut saya, bahan lokal yang dimiliki masyarakat setempat juga perlu dimanfaatkan, jangan semua harus dipaksakan dengan teknologi modern,” ujar Obet dikutip laman resmi DPR RI, Minggu (14/9).
Obet menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Ia memberi contoh bahwa memasak nasi dengan kayu bakar bisa lebih enak daripada menggunakan gas atau kompor.
“Kalau masak nasi pakai kayu bakar, rasanya tetap enak. Jadi tolong pikirkan baik-baik kondisi masyarakat di pegunungan, jangan semua dipaksakan seragam dengan kota,” katanya.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
Politikus PDI Perjuangan ini juga mengingatkan soal pemerataan agar tidak menimbulkan kecemburuan antardaerah. Menurutnya, di Manokwari saja layanan masih belum merata, apalagi di wilayah pegunungan.
“Pemerataan dan keadilan harus diatur dengan baik, supaya tidak ada rasa kecemburuan antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya,” ucapnya.
