Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono meminta penundaan rencana penggusuran Pasar Wanguk di Desa Kedungwungu, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu.
Ono meminta agar rencana tersebut ditunda demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat kecil.
Menurut Ono, kondisi ekonomi masyarakat Indramayu saat ini tengah mengalami tekanan berat. Karena itu, kebijakan yang berpotensi menambah penderitaan rakyat kecil, seperti penggusuran pasar tradisional, perlu dikaji kembali secara matang.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Indramayu sudah berumur 498 tahun, dua tahun lagi menuju lima abad. Saat ini masyarakat berharap kehidupannya bisa lebih baik, tapi situasi ekonomi nasional maupun lokal sedang tidak baik-baik saja. Karena itu, jangan ada kebijakan yang membuat rakyat makin sulit,” ujar Ono Surono.
Ono juga menyoroti gelombang penolakan dari para pedagang Pasar Wanguk terhadap rencana relokasi tersebut. Banyak pedagang disebut keberatan karena diwajibkan membeli kios baru dengan harga yang dinilai terlalu tinggi.
“Apa artinya membangun pasar baru kalau akhirnya pedagang harus membeli kios dengan harga sampai Rp150 juta? Itu jelas memberatkan,” tegasnya.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
Lebih lanjut, Ono mengungkapkan bahwa DPRD Kabupaten Indramayu sebelumnya telah memberikan rekomendasi agar relokasi Pasar Wanguk ditunda hingga tahun 2030. Keputusan itu, kata dia, merujuk pada masa kontrak pedagang yang tercantum dalam peraturan desa setempat.
“Saya berharap Bupati Indramayu, DPRD, dan Pemerintah Desa Kedungwungu menunda dulu rencana penggusuran itu. Jangan buat rakyat sakit, buatlah mereka bahagia. Saat kondisi ekonomi sedang sulit, kebijakan seperti ini hanya akan menambah beban masyarakat,” ucapnya.
Ono menegaskan, pembangunan dan penataan pasar tradisional seharusnya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi pedagang serta keberlanjutan mata pencaharian mereka. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
