Surabaya, Gesuri.id — Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Hasto, kampus seharusnya konsisten menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan dan penelitian, bukannya disibukkan dengan eksekusi program operasional pemerintah.
"Fungsi kampus adalah penguasaan ilmu pengetahuan, melakukan riset, dan mengembangkan teknologi terapan. Itu yang harus menjadi fokus utama perguruan tinggi," ujar Hasto seusai menghadiri ujian disertasi terbuka di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Senin (20/7).
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Hasto mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dipandang sebagai proyek semata, melainkan pelayanan publik murni yang melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, PDI Perjuangan secara tegas melarang seluruh kader dan anggotanya terlibat dalam bisnis maupun pelaksanaan program tersebut.
Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk mencegah potensi konflik kepentingan politik dan komersialisasi program yang diperuntukkan bagi rakyat.
"Ini program negara, bukan program partai. Kami melarang tegas kader melakukan komersialisasi atas program yang ditujukan untuk rakyat," katanya.
Terkait desas-desus keterlibatan kader PDI Perjuangan dalam pelaksanaan MBG, Hasto mengaku DPP telah memanggil pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
"Begitu ada laporan, langsung kami panggil untuk klarifikasi. Jika terbukti melanggar, sanksi akan dijatuhkan sesuai tingkat pelanggarannya," tegas Hasto.
Selain itu, PDI Perjuangan juga menyurati Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta kejelasan mengenai isu tersebut.
"Kami sudah berkirim surat ke BGN dan sampai sekarang belum menerima jawaban. Jika belum ada respons, kami akan kirim surat susulan," imbuhnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Lebih lanjut, Hasto meluruskan bahwa kritik PDI Perjuangan tidak ditujukan pada substansi pemenuhan gizi masyarakat, melainkan pada metodologi pelaksanaannya yang dinilai masih terlalu sentralistis (top-down).
Menurutnya, program ini akan jauh lebih efektif dan berdampak pada perekonomian lokal jika mengedepankan prinsip gotong royong dengan melibatkan partisipasi warga serta pelaku usaha mikro.
"Kritik kami sejak awal ada pada metodologi dan pendekatannya yang top-down. Program pemenuhan gizi rakyat sebenarnya sejalan dengan platform PDIP, tetapi pelaksanaannya harus berbasis masyarakat—misalnya melibatkan warung-warung di sekitar sekolah," tutur Hasto.
Ia memberi contoh keberhasilan program penanganan gizi buruk dan stunting di Banyuwangi serta Surabaya saat dipimpin oleh kepala daerah dari PDIP, di mana skema gotong royong antara pemerintah daerah dan warga lokal menjadi kunci utamanya.
