Kupang, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta pemerintah provinsi untuk mengaktifkan kembali keberadaan cabang Dinas Pendidikan di kabupaten/kota seluruh NTT.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Dominikus Alpawan Rangga Kaka, dalam sidang paripurna DPRD NTT di Kupang, Rabu, mengatakan pengaktifan kembali cabang Dinas Pendidikan ini untuk memangkas panjangnya jalur birokrasi dan rentang kendali urusan pendidikan di provinsi berbasis kepulauan itu.
Baca: Pengadaan Alsintan Kementan Sesuaikan Karakteristik Daerah
"Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa, pembubaran cabang dinas pendidikan ternyata membawa dampak pada panjangnya jalur birokrasi dan rentang kendali urusan bidang pendidikan. Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mengaktifkan kembali keberadaan cabang Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota se-NTT," katanya.
Terhadap keseluruhan LKPJ Gubernur NTT tahun anggaran 2019, Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT berpendapat bahwa secara umum, realisasi atau penyerapan anggaran dari pos belanja tinggi, tetapi penyerapan tersebut harus memiliki dampak yang sangat progresif.
Baca: PDI Perjuangan NTT Ziarah ke Makam Riwu Ga
"Tetapi ternyata belum terjadi lompatan yang tinggi terhadap kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur," katanya.
Menurut PDI Perjuangan, pelaksanaan APBD masih berorientasi administratif keuangan, namun 'outcome dan impact' bagi masyarakat belum tergambar sesuai dengan target RPJMD 2018-2023.
