Surabaya, Gesuri.id – Rencana Kota Surabaya memiliki transportasi massal berbasis rel yakni trem harus dikubur.
Hal ini setelah DPRD Kota Surabaya sudah sepakat tidak akan ada anggaran untuk proyek fisik angkutan massal trem tersebut.
Baca: Kereta Bandara, Rudy: Wujudkan Transportasi Terintegrasi
Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa di APBD 2019 tidak akan ada anggaran untuk proyek trem.
"Di PAK kemarin memang muncul tapi sudah dikepras. Pengajuannya Rp 400 miliar. Kalau muncul lagi maka kita sudah sepakat akan melakukan pengeprasan lagi," kata Syaifuddin di Surabaya, Rabu (24/10).
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan trem di Surabaya dinyatakan belum siap.
Belum ada lembaga yang secara khusus menangani untuk masalah angkutan massal. Seperti adanya BLUD yang selama ini belum dimiliki Pemkot.
Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam pembahasan di banggar, pembahasan lebih mengerucut agar opsi yang diambil oleh Pemkot dalam mewujudkan angkutan massal adalah dengan kerja sama dengan swasta. Entah itu dengan sistem lelang, maupun dikerjasamakan dengan pihak yang memang ahli.
"Misalnya kalau masalah kereta api, ya serahkan pada ahlinya lah, PT KAI. Sehingga Pemerintah Kota nanti ambil peran entah subsidi tiketnya atau dengan penyiapan sarana penunjangnya," tegas Ipuk.
Ia sepakat ada angkutan massal untuk mengatasi kemacetan di Surabaya.
Namun yang ia tekankan adalah konsep angkutan massal yang digadang menjadi solusi harus yang memang benar-benar menjadi solusi. Bukan malah menimbulkan masalah baru.
Sebab jika harus dibebankan ke APBD, biaya realisasi trem terlalu besar, mencapai Rp 3 trilliun.
"Kan Surabaya juga butuh membangun jalan, sekolah, dan pembangunan sosial," kata Ipuk.
Sementara itu Kepala Bappeko Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan Pemkot saat ini sudah mengajukan opsi realisasi trem ke wali kota. Yaitu opsi kerjasama dengan swasta melalui sistem lelang atau opsi kedua menggunakan sistem kerjasama dengan PT KAI.
Dikatakan Eri, opsi untuk tidak menganggarkan trem di APBD memang sudah bulat dan tidak akan diajukan di pembahasan APBD 2019. Namun ia mengatakan anggaran integrasi angkutan massal tetap dianggarkan.
Baca: Legislator: Aksi Vandalisme di Kereta MRT Coreng Wajah Anies
Jika feeder sudah siap, maka begitu angkutan massal akan direalisasi tidak bingung lagi melakukan persiapan sarana konektivitas dengan angkutan massal. Sebab Pemkot memiliki keinginan feeder yang ada bisa masuk sampai kampung. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan angkutan umum.
Semua bergantung dengan keputusan wali kota, apakah menggandeng swasta dengan sistem lelang, maka harus ada pembentukan BLUD. Sehingga nanti Pemkot akan mengambil peran dengan mengalokasikan dana untuk subsidi tarif.
