Ikuti Kami

Pemkot Yogyakarta Dinilai Tak Serius Atasi COVID-19

Ketidak seriusan ini, dikhawatirkan akan terjadi ledakan kasus positif COVID-19 usai perayaan Hari Raya Idul Fitri.

Pemkot Yogyakarta Dinilai Tak Serius Atasi COVID-19
Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto.

Yogyakarta, Gesuri.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dinilai tidak serius dalam melaksanakan pelarangan mudik lebaran.

Ketidak seriusan ini, dikhawatirkan akan terjadi ledakan kasus positif COVID-19 usai perayaan Hari Raya Idul Fitri.

"Dari beberapa kali rapat secara maraton dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka berkaitan dengan larangan mudik dapat ditarik hipotesis bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta tidak serius dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat tentang larangan mudik dan pembatasan kerumunan." kata Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto melalui keterangan persnya yang diterima Gesuri.id di Jakarta,  Rabu (12/5).

Baca: Ganjar Minta Antisipasi Jebolnya Penyekatan Pemudik

Hipotesis ini diambil kata Fokki setelah ada data dan fakta.

Pertama, kerumunan tentang pasar sore ramadhan dibiarkan kalaupun ada tindakan itu sebatas formalitas saja, contoh kasus pasar sore Jogokariyan. 

Kedua, tidak ada sosialisasi SOP yang jelas di tingkat kelurahan sehingga kepala kelurahan sebagai ketua satgas COVID-19 di wilayah kesulitan menerjemahkan tentang kebijakan larangan mudik. 

Ketiga, tidak ada daya dukung personil dan anggaran di tingkat satgas kemantren dan kelurahan dalam melaksanakan tupoksi sebagai posko satgas COVID-19 di wilayah. Keempat, tupoksi satpol pp sebagai pengaman dan penegakkan prokes termasuk membantu melakukan penyekatan tidak didukung anggaran yang memadai.

"Dari indikator indikator diatas maka dipastikan bahwa dana BTT dr APBD 2021 sebesar 33 M tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan narasi yang sdh diputuskan yaitu larangan mudik dan pembatasan kerumunan." papar Fokki.

Baca: Puan Tinjau Pelaksanaan Larangan Mudik di Soetta & Cikampek

"Oleh karena itu saran yang kami sampaikan selaku ketua pansus COVID-19 DPRD Kota Yogyakarta adalah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini ketua harian satgas COVID-19 yang juga Wawali Heroe Purwadi harus mempunyai skenario skenario bila pasca lebaran terjadi booming penderita COVID-19 semisal : 1. Tentang skenario permakanan bagi yg isolasi mandiri. 2. Kesiapan shelter bila shelter yang Tegalrejo penuh. 3. Yang terpenting adalah kesiapan faskes dan nakes bila terjadi booming." Tambah Fokki

Karena Fokki menilai hal ini yang harus mulai dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wujud dari negara hadir untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan bernegara. 

"Jangan sampai pasca lebaran situasi kita seperti situasi India, ingat kasus COVID-19 berbanding lurus dengan tingkat mobilitas sosial." tandas Politisi PDI Perjuangan ini.

Quote