Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi C dari Fraksi PDI Perjuangan Syahrial menekankan perluny persiapan dan kajian yang matang dari penerbitan obligasi daerah.
"Setelah kajian ini selesai, nanti harus dibicarakan lagi karena skemanya harus benar-benar jelas dulu. Wacana penerbitan obligasi daerah pernah ditolak Fraksi PDI Perjuangan” kata Syahrial di Jakarta, Kamis (5/12).
Baca: Anies Diduga Desak Dua Pejabat DKI Mengundurkan Diri
Pandangan Syahrial ini karena berkaca dari sejumlah kasus yang terjadi di luar negeri.
"Karena, berkaca dari pengalaman di luar negeri, banyak obligasi daerah yang akhirnya di-handle oleh pemerintah pusat, karena daerah itu kesulitan mengelola dan membayar bunga," ungkap Syahrial.
Anggota Komisi C dari Fraksi PSI Anthony Winza Probowo menguatkan pernyataan Syahrial.
Menurutnya, kajian penerbitan obligasi daerah Rp23 miliar ini harus dipikirkan secara matang sesuai kebutuhan.
Anthony menekankan agar komponen dalam kajian ini dibuat lebih rinci. Harapannya, jangan sampai sudah mengeluarkan biaya besar untuk persiapan penerbitan, tapi akhirnya proyek-proyek yang akan dibiayai dari obligasi daerah justru bernilai kecil, atau sebenarnya bisa tercover skema lain, sehingga tak sepadan dengan persiapannya.\
Baca: Pandapotan: Anies Tidak Bisa Bekerja untuk DKI Jakarta
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta (BPKD) Edi Sumantri menjelaskan skema obligasi diharapkan mampu membantu mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota dalam beberapa tahun mendatang.
Sehingga, anggaran pendukung seperti kajian dan persiapan regulasinya, perlu diajukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.
