Jakarta, Gesuri.id — Menyambut Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli, Komisi X DPR RI mengingatkan kembali pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Pendidikan berkualitas dinilai sebagai hak dasar yang tidak boleh terhambat oleh masalah ekonomi, geografis, maupun kondisi fisik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa tantangan pemenuhan hak pendidikan saat ini masih cukup serius. Permasalahan mendasar meliputi kesenjangan akses di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), keterbatasan anggaran, hingga minimnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
"Hak dasar yang harus diberikan kepada anak adalah pendidikan. Kita berharap tidak ada satu pun anak yang terkendala untuk mengenyam pendidikan, apa pun hambatan yang mereka hadapi," ujar Esti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti potret buram perjuangan anak-anak di daerah pedalaman demi bersekolah. Tak sedikit dari mereka yang harus berangkat sejak subuh, menyeberangi sungai dengan perahu kecil, hingga melintasi jembatan tali yang berbahaya.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian serius negara. Berapa pun jumlah anak di wilayah tersebut, mereka tetap berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak," tegas legislator asal Dapil D.I. Yogyakarta tersebut.
Selain akses geografis, Esti menyentuh persoalan sekolah inklusi. Kendati keberadaan sekolah inklusi merupakan langkah positif, penerapannya di lapangan masih terkendala minimnya Tenaga Pendamping Khusus (GPK).
Tanpa guru pendamping yang memadai, sekolah sulit memberikan layanan belajar optimal bagi anak berkebutuhan khusus.
Tantangan tak berhenti di tingkat sekolah dasar dan menengah. Di jenjang pendidikan tinggi, akses lulusan SMA/SMK sederajat untuk berkuliah juga masih terbatas. Esti menilai kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah saat ini belum sebanding dengan jumlah mahasiswa baru yang membutuhkan.
Baca: Ganjar Pranowo Sebut Tragedi Kudatuli Aksi Negara Lumpuhkan
Dari sekitar 1,7 juta mahasiswa baru setiap tahunnya, penerima KIP Kuliah baru menyentuh angka sekitar 200 ribu orang. Padahal, cakupan bantuan sosial pemerintah idealnya menyasar hingga 40 persen kelompok masyarakat membutuhkan. Besaran nominal bantuan KIP Kuliah—khususnya di perguruan tinggi unggulan—juga dinilai belum sepenuhnya menutup biaya operasional pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan bersama pemerintah. Fokus utamanya adalah pemerataan infrastruktur, perbaikan sarana-prasarana, serta pemenuhan tenaga pendidik di daerah.
Menutup pernyataannya dalam momentum Hari Anak Nasional, Esti berpesan agar seluruh anak Indonesia tetap semangat belajar, berani bermimpi, dan menjauhi perilaku destruktif seperti pergaulan bebas, narkoba, serta minuman keras.
"Anak-anak Indonesia adalah masa depan bangsa. Kejarlah cita-cita setinggi mungkin, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan jagalah diri sebaik-baiknya dari hal-hal yang merusak masa depan," pungkasnya.
