Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo telah menugaskan gugus tugas nasional untuk mengumumkan daerah yang statusnya warna kuning, di hari Senin (9/6) mendatang.
Itu artinya risiko ancaman Covid-19-nya sudah rendah berdasarkan data-data yang telah dilaporkan kepada Gugus Tugas.
Baca: Mensos Naikkan Anggaran Bansos PKH 25%, Harus Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Ketua Gugus Tugas Nasional, Doni Monardo menyampaikan bahwa selanjutnya akan zonasi warna tentang risiko terhadap ancaman Covid-19, baik tinggi, sedang, rendah.
Termasuk ada 102 kabupaten/kota yang tidak terdampak yang telah diumumkan untuk bisa memulai kegiatan masyarakat produktif dan aman Covid-19.
Data-data ini, menurut ketua gugus tugas sangat bervariasi. Artinya sewaktu-waktu bisa berubah, yang hari ini mungkin masih oranye tiba-tiba nanti bisa berubah menjadi kuning.
“Demikian juga sebaliknya yang tadinya warnanya kuning risikonya rendah, tetapi karena ada beberapa kasus berubah menjadi oranye,” katanya usai rapat terbatas, Kamis (2/6) dikutip dari setkab.go.id.
“Jadi patokan kita adalah data yang dilaporkan kemudian disesuaikan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh WHO terkait dengan masalah epidemiologi, surveilance, dan juga kemampuan fasilitas kesehatan yang ada di tiap-tiap daerah,” imbuh Kepala BNPB.
Kemudian juga, Kepala BNPB sampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tentang mempercepat kelonggaran bagi sejumlah kawasan.
Terutama pertambangan, kemudian perindustrian, kemudian perkebunan dan beberapa bidang lain yang risiko.
“Saya ulangi lagi, yang risikonya kecil bagi masyarakat sekitarnya. Jadi ini jadi pertimbangan kami untuk sesegera mungkin melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” tuturnya.
“Setelah ada data-data dan masukan dari K/L-K/L yang ada nanti akan segera diumumkan jenis-jenis bidang apa saja yang harus segera kita berikan kelonggaran,” imbuh ketua gugus tugas.
Baca: PSBB Transisi, Anies Harus Disiplin & Ketat Dalam Pengawasan
Menyangkut masalah protokol kesehatan, menurut Doni, itu harga mati.
Dalam berbagai kegiatan presiden selalu menekankan belum ada yang akan menemukan vaksin dan juga belum diketahui kapan akan berakhirnya Covid-19 ini.
Oleh karenanya, Kepala BNPB sampaikan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap ancaman Covid-19 ini harus selalu disiapkan.
Kemudian harus selalu diingatkan dengan kehati-hatian, tidak boleh lengah, tetap waspada sehingga kegiatan tetap paralel.
“Kita tetap mengamankan masyarakat agar tidak terpapar Covid-19 tetapi juga harus memperhitungkan warga masyarakat kita untuk tidak terkapar PHK,” katanya.
Selanjutnya, menurut ketua gugus tugas, wakil presiden menekankan tentang pentingnya memperhatikan protokol kesehatan pada saat kegiatan di rumah ibadah dan saat ini dapat melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya.
“Sebagian besar warga yang terkonfirmasi positif bahkan sejumlah tokoh-tokoh agama akhirnya menjadi wafat atau meninggal dunia itu diawali dengan kegiatan di tempat-tempat ibadah atau kegiatan ibadah,” katanya.
Oleh karenanya, pesan dari Gugus Tugas agar seluruh pihak yang telah diberikan kewenangan atau bahkan memiliki tanggung jawab untuk bisa melindungi warga negara dari ancaman Covid-19.
