Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan pentingnya suara rakyat sebagai amanah yang harus diperjuangkan oleh para wakil rakyat di parlemen.
Hal ini disampaikannya dalam pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
"Selama masa reses, ketika kita turun langsung dan bertemu dengan konstituen, kita dapat merasakan dengan jelas bagaimana besarnya harapan rakyat terhadap negara," tegas Puan.
Puan menambahkan bahwa harapan masyarakat bukan hanya tentang aspirasi semata, melainkan amanah yang perlu diperjuangkan melalui fungsi-fungsi lembaga legislatif.
"Harapan agar kehidupan mereka menjadi semakin sejahtera, adil, dan mudah dalam setiap urusan. Suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi amanah yang harus kita perjuangkan Bersama," lanjut Puan.
Menurutnya, kebijakan negara yang ideal harus lahir dari pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan realitas masyarakat sehari-hari, bukan hanya dirancang di ruang rapat.
"Dengan demikian, kebijakan negara harus menjadi cerminan suara rakyat yang diperjuangkan melalui proses politik yang bermartabat," ujarnya.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya, Puan menegaskan bahwa DPR memiliki peran strategis, terutama melalui tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan.
"Melalui fungsi anggaran, kita kawal agar uang rakyat benar-benar kembali untuk rakyat. Dan melalui fungsi pengawasan, kita pastikan tidak ada penyimpangan yang mengorbankan kepentingan rakyat," jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebijakan negara yang dirumuskan bersama Pemerintah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari profesionalisme aparatur hingga keseimbangan antara kepentingan publik dan ekonomi. Kebijakan tersebut juga memastikan setiap rupiah yang dikelola negara kembali dalam bentuk peningkatan kesejahteraan nyata bagi rakyat.
"Juga menetapkan aturan guna menjaga ketertiban umum. Serta mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar setiap rupiah yang dikelola dapat kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata," ungkapnya.
Puan menutup pidatonya dengan menegaskan kembali komitmen DPR untuk menjadikan setiap kebijakan sebagai wujud nyata penghormatan terhadap amanah rakyat.
"Akan tetapi kebijakan negara sebagai wujud nyata dan komitmen untuk memenuhi amanat rakyat," pungkasnya.
