Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, mengungkapkan sikap tegasnya terhadap hasil lobby Indonesia yang berhasil menurunkan tarif ekspor barang Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Meskipun perubahan tersebut terdengar positif, Rapidin menilai ada konsekuensi besar yang harus ditanggung oleh Indonesia sebagai bagian dari perjanjian tersebut, yang menurutnya sangat merugikan.
“Penurunan tarif ekspor dari 32 persen menjadi 19 persen ini memang terlihat sebagai kemenangan dalam negosiasi, namun dalam kenyataannya, perjanjian ini membawa dampak yang jauh lebih buruk. Indonesia harus memberikan kompensasi tanpa batas kepada Amerika Serikat, dan hal ini sangat membahayakan kedaulatan ekonomi bangsa,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta, Kamis (18/7).
Baca: Ganjar Ingatkan Presiden Prabowo Segera Ambil Alih Kendali
Dalam perjanjian ini, Indonesia harus memberikan berbagai kemudahan kepada Amerika Serikat.
Tarif barang impor dari AS dipatok pada angka 0 persen, sementara Indonesia diwajibkan membeli energi senilai Rp 244 triliun.
Tak hanya itu, Indonesia juga harus membeli 50 unit pesawat Boeing 777 dan peralatan pertanian senilai Rp 73 triliun.
Selain itu, Rapidin juga mengkritisi akses yang diberikan Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia, yang dikhawatirkan bisa menambah ketergantungan Indonesia pada negara adikuasa tersebut.
“Ini seperti barter emas dengan imitasi. Di satu sisi kita mengorbankan banyak hal untuk memberi kemudahan bagi AS, di sisi lain kita tidak mendapatkan keuntungan yang sebanding. Dimana keadilan bagi rakyat Indonesia? Ini bukan perjanjian yang menguntungkan, ini justru merugikan negara kita,” tegasnya.
Kritik keras juga disampaikan oleh Rapidin terkait dampak lebih lanjut dari perjanjian ini terhadap kedaulatan negara.
Menurutnya, perjanjian semacam ini justru membawa Indonesia kembali ke dalam era penjajahan modern.
"Perjanjian dagang harusnya saling menguntungkan dan mampu meningkatkan martabat bangsa. Bukan malah mengikis kedaulatan ekonomi Indonesia," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus kembali pada semangat yang diusung oleh Bung Karno, yakni Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).
"Kita harus menjaga cita-cita Bung Karno agar bangsa ini tidak terjebak dalam ketergantungan pada kekuatan asing. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan negara lain," lanjutnya.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
Dalam kesempatan itu, Rapidin juga menyerukan agar Indonesia kembali pada demokrasi yang beradab dan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan merdeka dalam mengambil keputusan.
Ia menegaskan pentingnya menghindari pengaruh modal asing yang dapat memperburuk nasib rakyat Indonesia.
“Kita harus bisa melahirkan pemimpin yang berani dan bijaksana, yang tidak takut menghadapi tantangan global tanpa harus menjual kedaulatan bangsa. Kita harus mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia, bukan rakyat Amerika,” tutupnya.
Seiring dengan pernyataan ini, Rapidin mengharapakan publik untuk lebih kritis terhadap setiap perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa.
