Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Prof Rokhmin Dahuri menegaskan ekonomi biru dapat menjadi game changer untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sekaligus berkontribusi terhadap terciptanya dunia yang lebih baik.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 77 persen wilayah berupa laut dan samudera menjadi modal strategis dalam menghadapi berbagai tantangan global abad ke-21.
“Pesisir dan lautan bukan hanya warisan kita, mereka adalah masa depan kita. Jangan perlakukan mereka sebagai sumber daya untuk dieksploitasi, tetapi sebagai mitra dalam membangun planet yang lebih makmur, adil, tangguh, dan berkelanjutan,” tegas Anggota International Scientific Advisory Board Center for Coastal and Ocean Development University of Bremen Jerman itu, dikutip Sabtu (3/10/2026).
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin yang merupakan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 memaparkan berbagai ancaman eksistensial yang dihadapi peradaban manusia pada abad ke-21. Ia menyebut pertumbuhan penduduk turut mendorong gaya hidup kapitalisme mainstream yang ditandai konsumerisme, keserakahan, self-interest, hedonisme, hegemoni, dan kolonialisme modern.
Selain itu, terdapat empat dinamika global yang turut memperbesar tantangan, yakni eskalasi geopolitik dan konflik bersenjata, perang dagang global, triple ecological crisis berupa polusi, hilangnya biodiversitas, dan pemanasan global, serta disrupsi Industri 4.0 melalui perkembangan AI, IoT, dan robotika.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut berdampak terhadap gangguan rantai pasok, inflasi, cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, pengasaman laut, hingga pemutihan terumbu karang. Ia mengutip data NOAA 2024 yang menyebut 54 persen terumbu karang dunia telah mengalami pemutihan.
Karena itu, Prof. Rokhmin menilai pembangunan tidak dapat lagi hanya mengandalkan paradigma konvensional. Menurutnya, laut harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan karena sekitar 80 persen permukaan bumi merupakan wilayah laut.
Ia menyebut abad ke-21 sebagai Ocean Century, ditandai dengan semakin besarnya peran sektor kelautan dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan pangan, ekonomi, energi, hingga lapangan kerja dunia.
Prof. Rokhmin memaparkan produksi perikanan tangkap dunia cenderung stagnan pada kisaran 86-94 juta ton sejak 1980-an. Sementara itu, pada 2024, produksi akuakultur hewan akuatik untuk pertama kalinya mencapai 103 juta ton dan melampaui produksi perikanan tangkap.
Total produksi perikanan dan akuakultur global pada tahun yang sama mencapai 235 juta ton dan menopang sekitar 600 juta mata pencaharian. OECD juga mencatat ekonomi laut dunia menghasilkan USD 2,3 triliun dan 102 juta pekerjaan pada 2020.
Indonesia, lanjut Prof. Rokhmin, memiliki modal besar untuk mengambil peran dalam perkembangan ekonomi biru global. Sebagai negara kepulauan dengan 17.504 pulau, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta luas laut sekitar 6,4 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar.
Ia memperkirakan potensi ekonomi biru Indonesia mencapai USD 1,348 triliun per tahun, dengan potensi serapan tenaga kerja hingga 45 juta orang. Potensi tersebut berasal dari berbagai sektor, antara lain akuakultur, bioteknologi kelautan, industri dan jasa maritim, serta energi dan mineral.
Namun, Prof. Rokhmin menilai sebagian besar potensi tersebut belum memberikan nilai tambah secara optimal. Salah satunya terlihat dari komoditas rumput laut, di mana Indonesia masih didominasi ekspor rumput laut kering sebesar 66,61 persen, sedangkan produk olahan seperti karagenan dan agar baru mencapai 33,39 persen.
Padahal, menurutnya, potensi hilirisasi rumput laut saja dapat mencapai Rp192 triliun.
Guru Besar FPIK IPB University itu kemudian memaparkan sejumlah persoalan yang menghambat optimalisasi ekonomi biru Indonesia. Persoalan tersebut antara lain mayoritas usaha akuakultur dan perikanan yang masih tradisional dan berada di bawah skala ekonomi, keterbatasan teknologi dan rantai dingin, kenaikan harga pakan, kelangkaan bibit unggul, hama dan penyakit, hingga praktik illegal fishing, destructive fishing, serta degradasi ekosistem pesisir dan laut.
Selain itu, ia menyoroti belum optimalnya pemanfaatan bioteknologi kelautan, buruknya infrastruktur dan konektivitas, lemahnya riset dan pengembangan, kualitas sumber daya manusia, iklim investasi, tata kelola, serta konsistensi kebijakan politik-ekonomi.
Prof. Rokhmin juga menyoroti persoalan jumlah nelayan yang menurutnya tidak seimbang dengan daya dukung wilayah penangkapan. Di Laut Jawa, misalnya, terdapat sekitar 700.000 nelayan, sementara jumlah optimal diperkirakan 246.872 nelayan. Di Selat Malaka terdapat sekitar 250.100 nelayan, sedangkan jumlah optimal 99.579 nelayan.
Secara nasional, jumlah nelayan eksisting disebut mencapai 2,7 juta orang, sementara jumlah optimal sekitar 1,96 juta nelayan. Kondisi tersebut, menurutnya, berkaitan dengan persoalan overfishing dan kemiskinan struktural.
Untuk keluar dari persoalan tersebut, Prof. Rokhmin menawarkan lima pilar ekonomi biru berkelanjutan, yakni produktivitas ekonomi, keberlanjutan ekologis, inklusivitas sosial, sains-teknologi dan inovasi, serta good ocean governance.
Ia juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkualitas dengan target pertumbuhan 7 persen per tahun, Gini Ratio di bawah 0,3, serta pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks Indonesia Emas 2045, Prof. Rokhmin memaparkan target peningkatan GNI per kapita dari sekitar USD 4.910 menjadi USD 14.000-33.000, penghapusan kemiskinan dan pengangguran, Gini Ratio di bawah 0,30, kedaulatan pangan, energi, dan farmasi, serta Indeks Pembangunan Manusia di atas 90.
Salah satu jalur yang ditekankan adalah transformasi industri, khususnya sektor akuakultur. Prof. Rokhmin mendorong perubahan paradigma dari sekadar meningkatkan volume produksi menjadi produksi yang lebih baik, cerdas, sehat, dan bertanggung jawab melalui penerapan IMTA, RAS, akuakultur lepas pantai, dan precision aquaculture.
Ia juga menilai bioteknologi kelautan memiliki peluang ekonomi yang besar. Berbagai hasil samping komoditas kelautan seperti kepiting, udang, lobster, dan bintang laut dapat dikembangkan menjadi kitin-kitosan untuk berbagai kebutuhan medis, termasuk implan ortopedi, implan gigi, implan jantung, hydrogel, hingga medical imaging.
Dari komoditas tiram, misalnya, dagingnya dapat dikembangkan menjadi peptida antioksidan dan anti-aging, sedangkan cangkangnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hayati dan water conditioner.
Prof. Rokhmin juga menyebut sejumlah contoh pengembangan bioteknologi kelautan di Indonesia, antara lain AstaLuxe di Kendal yang memproduksi 500 kilogram astaxanthin per bulan untuk pasar ekspor Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, serta ALBITEC di Semarang yang memproduksi 500 kilogram spirulina per bulan.
Potensi lainnya adalah pengembangan alga sebagai sumber biofuel. Ia menyebut terdapat 13 spesies mikroalga Indonesia yang berpotensi dikembangkan untuk biofuel, dengan dominasi Nannochloropsis oculata sebesar 24 persen dan Scenedesmus sebesar 22 persen.
Menurut Prof. Rokhmin, transformasi ekonomi biru juga akan menciptakan jenis pekerjaan baru, seperti aquaculture engineers, marine biotechnologists, spesialis AI, dan blue-finance specialists.
“Pendidikan maritim harus geser dari resource-oriented ke technology, entrepreneurship, innovation, sustainability-oriented. UMRAH punya peran strategis karena ekosistem inovasi tidak boleh hanya di Jawa,” kata Ketua MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini.
Ia menambahkan, transformasi ekonomi biru membutuhkan dukungan pembiayaan yang besar sehingga tidak cukup hanya mengandalkan APBN. Karena itu, diperlukan Blue Finance Architecture melalui instrumen seperti blue bonds, green-blue bonds, sustainability-linked loans, blended finance, dan climate finance.
Prof. Rokhmin juga mendorong penerapan pendekatan Penta Helix yang melibatkan pemerintah, bisnis atau industri, universitas, komunitas, dan media massa berbasis kreativitas serta inovasi.
Di tingkat global, Indonesia menurutnya dapat berkontribusi melalui enam jalur, yakni pangan biru berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim melalui konservasi mangrove dan lamun, konservasi biodiversitas, konektivitas maritim berkelanjutan, kerja sama sains dan teknologi, serta kerja sama Selatan-Selatan.
Ketua Dewan Penasihat ASPEKSINDO tersebut menekankan transformasi ekonomi biru harus mengubah orientasi pembangunan dari ekstraksi menjadi pengelolaan, dari komoditas menjadi produk bernilai tambah, dari produksi konvensional menjadi berbasis inovasi teknologi, dari degradasi ekologi menjadi pembangunan yang positif bagi alam, serta dari manfaat terpusat menjadi kemakmuran yang inklusif.
