Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati menyebut aparat penegak hukum harus tuntas dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.
"Sama seperti kami di DPR yang menyampaikan pendapat sebaik mungkin dan seakurat mungkin sesuai fakta dan aspirasi, Kejaksaan juga sama. Ungkaplah kebenaran yang sejati, jangan pandang bulu, sampaikan saja apa adanya dan pastikan diusut tuntas semua," kata Sadarestuwati kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Selasa (4/3).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Terkait posisi Menteri BUMN Erick Thohir (Etho) yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, menurutnya tidak boleh ditanggapi secara gegabah.
"Kami pikir dalam kondisi seperti ini kita tidak boleh terburu-buru dan gegabah dalam berpikir, apalagi bertindak. Harus ekstra hati-hati, penuh perhatian, berani tapi tidak terlalu nekat. 'Harus pas takarannya' seperti kata orang SPBU," ujarnya.
Ia menyatakan kasus mega korupsi seperti di Pertamina ini, harus diteliti oleh para penyidik dengan sangat detail dan dipetakan dengan baik, seperti bagaimana modus operandinya, siapa saja operatornya, dan apa saja kode yang dipakai.
Baca: Ganjar Tegaskan Seluruh Kader PDI Perjuangan Taat Pada Aturan
"Bahkan gosip orang dalam di dunia perminyakan itu bisa jadi suatu petunjuk tersendiri bagi aparat penegak hukum. Saya pikir penanganannya harus smooth, detail, dan trengginas supaya nanti meledak faktanya di pengadilan terbuka," tandasnya.
