Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI yang jug Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Sarifah Ainun Jariyah, menegaskan keterwakilan perempuan di parlemen tidak boleh berhenti pada angka dan formalitas politik semata, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan berdampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Forum KPPRI 2026, dikutip Sabtu (23/5/2026).
“Perempuan di parlemen harus diwujudkan dalam kebijakan yang nyata, berdampak, dan berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya perempuan, anak, keluarga, dan kelompok rentan,” ujar Sarifah.
Menurut Sarifah, dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik dan krisis kemanusiaan, ketimpangan ekonomi, ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga tantangan transformasi digital dan disrupsi sosial.
Dalam situasi tersebut, ia menilai perempuan memiliki kontribusi strategis dalam membangun perdamaian, memperkuat kohesi sosial, serta menghadirkan perspektif kemanusiaan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Kami percaya bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi perempuan yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Perempuan bukan hanya objek kebijakan, melainkan subjek penting yang menentukan arah masa depan bangsa,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Forum KPPRI 2026 mengangkat tema “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi menuju Transformasi Kebijakan”. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai ruang dialog nasional guna memperkuat peran perempuan di parlemen dalam mendorong transformasi kebijakan yang inklusif, responsif gender, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.
Forum ini juga menjadi momentum konsolidasi lintas partai, lembaga, dan negara untuk memperkuat agenda perempuan dalam pembangunan nasional maupun perdamaian dunia. Kegiatan tersebut menghadirkan anggota perempuan parlemen, kementerian dan lembaga negara, organisasi perempuan, NGO, akademisi, organisasi internasional, hingga perwakilan kedutaan besar negara sahabat.
Melalui forum tersebut, KPPRI menegaskan sejumlah komitmen penting, antara lain mendorong keterwakilan perempuan yang substantif dan berdampak terhadap arah kebijakan negara, memperkuat kebijakan responsif gender di berbagai sektor, serta memperkuat diplomasi parlementer perempuan dalam agenda perdamaian dunia dan perlindungan kemanusiaan.
Sarifah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya forum tersebut, termasuk pimpinan lembaga negara, kementerian, organisasi perempuan, organisasi internasional, kedutaan besar negara sahabat, akademisi, media, dan seluruh mitra strategis lainnya.
Forum ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang nyata untuk membangun komitmen bersama serta menghasilkan langkah konkret menuju kebijakan yang lebih adil dan inklusif.
