Jakarta, Gesuri.id – DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengikuti langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang mewacanakan pemberian kuota internet kepada siswa
Langkah tersebut bisa meringankan beban siswa Madrasah saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19.
Baca: Nyanyu Desak Pemkot Mataram Pasang WIFI Gratis
"Kemendikbud bisa memberikan bantuan pendidikan yang sangat layak untuk para siswa-siswi, mereka berhak mendapatkan pendidikan terbaik dari negara ini," kata Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina.
Selly menuturkan, Kemenag bisa mengikuti Kemendikbud jika lebih aktif melakukan koordinasi dengan kementerian lainnya.
"Selama ini program-program yang diberikan kepada para siswa dan tenaga pengajar adalah program hasil koordinasi Kemendikbud dengan Menko PMK dan Kemenkominfo," ucapnya.
"Mungkin ini bisa dijadikan contoh oleh Kemenag untuk juga bisa melakuakn hal yang sama agar anak-anak didik kita yang ada di bawah lembaga pendidikan Kemenag mendapatkan hak yang sama seperti halnya mereka yang mendapat dari sekolah-sekolah reguler," lanjut Selly.
Sementara itu, Nurhadi, anggota dari fraksi Partai NasDem, menyebut Kemenag seperti agen dari penjualan paket internet operator seluler.
Ia mengungkapkan, adanya surat dari Kemenag Kanwil Jawa Timur terkait tindak lanjut bantuan paket data terjangkau dari beberapa operator dan disertai dengan lampiran yang berisi daftar harga paket internet.
"Ini Kementerian Agama dari yang bertandatangan di sini kalau tidak salah Paak Enim Hartono, perihal bantuan data paket terjangkau dari Telkomsel , XL Axiata, Indosat. Menindaklanjuti surat dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, ini yang saya baca surat dari kabupaten Kediri, kebetulan dapil kami," kata Nurhadi.
Baca: Putra: Bantuan Kuota Gratis Lahir dari Pengawasan DPR RI
"Yaitu yang menyampaikan bahwa ada menindaklanjuti dari kanwil terkait dengan bantuan paket data terjangkau dari Telkomsel, XL Axiata, Indosat, di sini ada lampiran ini terkait harga harga dari paket data tersebut contoh untuk XL Axiata ini work from home 10 gigabyte harga 36 ribu , ini maksudnya apa pak? Apakah ini memang ada instruksi dari Kemenag pusat atau ada keputusan sepihak dari Kemenag Provinsi Jawa Timur?," kata Nurhadi.
Lantas, Nurhadi mempertanyakan koordinasi lintas kementerian.
