Jakarta, Gesuri.id – Komisi VIII DPR RI mengingatkan Kementerian Sosial (Kemensos) agar tidak terlena dengan tingginya serapan anggaran.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan program perlindungan sosial bukanlah habisnya anggaran, melainkan ketepatan sasaran bantuan di masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Selly dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Tingkat serapan memang menjadi prestasi untuk Bapak dan Ibu. Tetapi kalau tidak tepat sasaran, itu juga menjadi permasalahan," ujar Selly.
Dalam rapat tersebut, Selly menyoroti urgensi validitas basis data yang digunakan Kemensos untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia mempertanyakan apakah seluruh program saat ini sudah beralih menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau masih tertahan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurut Selly, kepastian data ini sangat krusial, terlebih pemerintah tengah berencana memperluas berbagai program baru, termasuk program Sekolah Rakyat.
Politisi tersebut juga mengingatkan agar fokus anggaran Kemensos tidak tersedot sepenuhnya pada program baru, sehingga mengabaikan program perlindungan sosial eksisting yang menyasar kelompok rentan.
Ia menilai perencanaan anggaran harus disusun secara komprehensif agar seluruh program prioritas dapat berjalan seimbang.
"Fokus Kementerian Sosial hari ini seolah hanya untuk Sekolah Rakyat. Padahal program seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, disabilitas, dan ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) adalah fokus utama yang harus tetap kita anggarkan," jelasnya.
Selain persoalan data dan anggaran, Komisi VIII juga menyoroti kinerja di lapangan. Selly mengungkapkan temuan adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang masih merangkap pekerjaan lain (double job).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Ia mendesak Mensos untuk segera melakukan evaluasi total guna menghindari masalah administrasi dan memastikan pendampingan masyarakat berjalan optimal.
"Ternyata mereka masih rangkap jabatan. Nah, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi kembali oleh Pak Menteri, bagaimana ke depan keberadaan mereka tidak menjadi double job," pungkas Selly.
