Jakarta, Gesuri.id — Kedaulatan rakyat ditegaskan tidak boleh berhenti sebatas slogan konstitusi atau sekadar menjadi bahan legitimasi lima tahunan dalam pemilihan umum (pemilu).
Demokrasi dinilai kehilangan makna hakikinya apabila suara publik hanya diburu saat kontestasi politik, sementara kepentingannya dikesampingkan dalam penyusunan kebijakan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Pesan tajam tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yasonna Laoly, melalui akun Instagram resminya, Rabu (4/11).
Pernyataan itu mengemuka seiring penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) bertema "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Forum diskusi terarah ini menjadi momentum krusial untuk mengkritisi praktik demokrasi di tanah air, menguji kualitas representasi politik, serta mengevaluasi sejauh mana kekuasaan dijalankan demi kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.
Menurut mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tersebut, sistem Demokrasi Pancasila menuntut keberanian politik untuk mengoreksi jalannya kekuasaan, memperluas ruang partisipasi publik, dan menjamin keadilan sosial yang merata.
Ia menekankan landasan filosofis mendasar tata negara Indonesia yang menempatkan publik pada posisi utama.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Sebab, rakyat bukan objek kekuasaan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sementara kekuasaan hanyalah mandat yang wajib dipertanggungjawabkan," tegas Yasonna.
Melalui diskursus di Deli Serdang, penguatan substansi Demokrasi Pancasila diharapkan tidak sekadar menjadi wacana akademis. Lebih dari itu, gagasan tersebut harus melandasi setiap keputusan strategis bangsa agar kekuasaan tetap setia pada ruh aslinya: dari rakyat, oleh rakyat, dan sepenuhnya untuk rakyat.
