Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, menyoroti permasalahan subsidi energi yang dinilainya masih belum tepat sasaran di banyak daerah di Indonesia.
Hal ini ia sampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII dalam rangka membahas distribusi dan pengawasan BBM serta LPG bersubsidi yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Patra Niaga.
“Ini berkaitan dengan Patra Niaga, yaitu Pertamina. Ternyata permasalahannya hampir sama di seluruh Indonesia, baik itu BBM subsidi maupun LPG subsidi,” ujar Sigit, dikutip Parlementaria.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
Menurutnya, dua hal utama yang perlu segera dibenahi adalah pengawasan dan edukasi. Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi subsidi harus lebih ketat agar bantuan energi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi hal yang tak kalah penting, terutama soal siapa saja yang berhak menerima subsidi.
“Pertamina harus mengadakan edukasi dengan masyarakat supaya tahu bahwa yang memang betul-betul memiliki hak untuk memperoleh subsidi LPG ini siapa. Untuk sektor ekonomi UMKM juga batasannya sejauh apa yang berhak, ini juga harus dilakukan edukasi agar masyarakat paham,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Sigit juga menyinggung soal banyaknya praktik penyalahgunaan subsidi yang masih terjadi, termasuk oleh pelaku usaha yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori penerima manfaat.
Baca: Ganjar Harap Kepemimpinan Gibran Bisa Teruji
“Jangan-jangan karena tidak ada edukasi, pelaku usaha menengah ke atas, bahkan perhotelan kecil, masih menggunakan LPG subsidi. Ini perlu kita kaji kembali supaya subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” imbuhnya.
Ia berharap pengawasan dan edukasi yang tepat bisa membantu menormalkan harga pasar dan menciptakan keadilan dalam distribusi subsidi energi di masyarakat.
“Pemerataan juga harus diawasi dengan ketat, agar standar harga penjualan BBM maupun LPG subsidi bisa dikendalikan dengan adil,” tutup Sigit.
