Ikuti Kami

Soal Haluan Negara, Ini Kata Djarot Kepada Masyarakat

Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis.

Soal Haluan Negara, Ini Kata Djarot Kepada Masyarakat
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut , Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS saat menyerap aspirasi masyarakat terkait Pokok-Pokok Haluan Negara, bertempat di di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (14/10).

Medan, Gesuri.id - Anggota DPR/MPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Kepala Badan Pengkajian MPR dan juga Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut , Drs. H. Djarot Saiful Hidayat, MS mengatakan Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi payung yang bersifat politis bagi penyusunan haluan pembangunan yang bersifat teknokratis.

Baca: Djarot Minta BAGUNA & BPEK Sumut Emban Amanah

“Pada prinsipnya, substansi di dalam Pokok-Pokok Haluan Negara hanya memuat kebijakan strategis yang akan menjadi rujukan bagi penyusunan haluan pembangunan oleh pemerintah”, ujar Djarot saat menyerap aspirasi masyarakat terkait Pokok-Pokok Haluan Negara, bertempat di di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Jalan Jamin Ginting Medan, Rabu (14/10).

Didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut Dr. Sutarto M. Si sekaligus sebagai moderator acara mengatakan kegiatan ini dalam rangka menampung aspirasi masyarakat, untuk meninjau secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi di daerah khususnya terkait dengan permasalahan pokok-pokok haluan negara.

“Kami mengucapkan terimakasih atas kunjungan Bapak hari ini dan Kami berharap Para Tokoh Masyarakat bisa memberikan masukan bagaimana seputar Pokok-pokok haluan negara,” ujar Sutarto saat membuka acara.

Djarot menambahkan awal mengapa muncul wacana mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN adalah, agar tidak terjadi inkonsistensi arah dan kebijakan pembangunan antara jenjang nasional dan daerah maupun antara satu periode pemerintahan dengan periode pemerintahan penggantinya.

Baca: Anton Charliyan: Demonstrasi Anti Omnibus Law Berlebihan! 

Hal itu mengingat sistem perencanaan pembangunan nasional berlandaskan pada Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun berdasarkan Visi dan Misi calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Kita berharap ada masukan dari bapak dan ibu serta para tokoh-tokoh masyarakat juga bisa memberikan masukan sehingga diharapkan tahun 2024 itu sudah bisa dirumuskan pokok-pokok haluan negara, apakah itu didasarkan kepada TAP MPR atau Undang-Undang”, jelas Djarot.

Turut hadir dalam acara tersebut Bendahara DPD PDI Provinsi Sumut Dr. Meriata Sitepu, Ketua DPRD Sumut Ir. Baskami Ginting, Wakil Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Samulya Surya Indra, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Sumut Rudy Hermanto, Sugianto Makmur kepala-kepala Badan dan Kader lainnya.

Quote