Ikuti Kami

Soal Omnibus Law, Wayan Ingatkan Era Kelam Orba

Era kelam adalah ketika di awal orba bermunculan berbagai regulasi yang bertujuan mengundang investasi asing.

Soal Omnibus Law, Wayan Ingatkan Era Kelam Orba
Anggota Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta Rapat Kerja Badan Legislatif dengan Kementerian atau Lembaga (3 Menko) terkait dengan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, khususnya terkait dengan Omnibus law, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Rabu (13/11). (Foto: gesuri.id/Elva Nurrul Prastiwi)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dari Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta mengingatkan agar omnibus law tidak mengulangi era kelam bangsa Indonesia. 

Baca: Wayan Sudirta Ceritakan Getirnya Ditindas Orde Baru

Wayan menyatakan, yang dimaksud era kelam adalah ketika di awal Orde Baru (Orba) bermunculan berbagai regulasi yang bertujuan mengundang investasi asing seperti UU Penanaman Modal Asing dan UU Pertambangan. 

Hal itu dikatakan Rapat Kerja dengan 12 K/L terkait dengan Omnibus Law di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11). 

“Ingat, bahwa berbagai regulasi yang diciptakan untuk mengundang investasi kala itu justru membuat rakyat menderita. Ketimpangan sosial yang tajam, dominasi asing dalam perekonomian adalah buahnya,” kata Wayan.

Wayan pun mengingatkan agar dalam penyusunan Omnibus Law tidak mengulangi sejarah kelam itu. Karena itu, kemaslahatan rakyat dan kedaulatan ekonomi harus menjadi landasan omnibus law. 

“Hendaknya ajaran Bung Karno menjadi pedoman dalam penyusunan omnibus law, bersama-sama DPR dan Pemeirntah. Agar kesejahteraan rakyat terwujud  dan ekonomi berdikari terjaga” ujar Wayan. 

Baca: Wayan Jabat Ketua Ikatan Alumni Lemhanas Gelombang II DPR

Pemerintah memang berniat merevisi puluhan RUU yang tak lagi relevan dan menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia. Dan seluruh undang-undang lama tersebut akan digantikan dengan rancangan undang-undang (RUU) berkonsep omnibus law.

Quote