Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan menanggapi adanya surat dari Badan Anti-Doping Dunia (WADA) yang menyatakan Indonesia tidak patuh pada penegakan standar anti-doping karena tidak mengikuti Test Doping Plan (TDP) yang dibuat pada tahun 2020.
Putra menyatakan, hal semacam itu seharusnya tak terjadi. Sebab, seluruh pihak saat ini sedang dalam semangat yang sama menggalakkan olahraga
DPR pun sedang membahas RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN). Mata semua pihak pun sedang tertuju ke PON di Papua.
Baca: Putra Bekali Nilai-Nilai Pancasila Bagi Mahasiswa di Kampus
"Dan kita tahu, semua profesi terkena dampak pandemi. Sehingga soal surat menyurat, tidak berkomunikasi dengan LADI (Lembaga Anti Doping Indonesia) karena tahun 2020 Kita tidak banyak kompetisi, sepertinya seluruh dunia juga tahun 2020 tidak banyak kompetisi. Apa yang baru? Mengapa LADI dan Indonesia minta dimaklumi?" ujar Putra.
Sebetulnya, lanjut Putra, jika kita tahu bahwa tahun 2020 tidak ada kompetisi, seharusnya 700 sampel yang diminta WADA itu bisa dikirim melalui surat. Itu bisa dilakukan sejak September 2020 hingga Januari 2021.
Hal ini, lanjut Putra, cuma persoalan administrasi biasa.
"Ketika ini tidak tertangani, ini menuju ada yang tidak kerja," tegas Putra
Soal pergantian kepengurusan LADI yang dianggap turut menghambat respon terhadap permintaan WADA itu, Putra menyatakan hal itu juga tak bisa dijadikan alasan. Sebab, pergantian kepengurusan itu terjadi di level atas. Sedangkan level tengahnya seharusnya tetap bisa bekerja.
"Alasan itu adalah hal yang tidak penting. Ini Khan jadi merusak nama baik Indonesia. Padahal ini hal-hal yang bersifat administratif, yang seharusnya bisa ditangani," ujar Putra.
Putra pun mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang menangani masalah ini, dengan memberi informasi kepada WADA.
"Dan WADA pun langsung merespon dengan baik. Ini khan menunjukkan bahwa hal ini bisa ditangani dengan baik, tidak perlu sampai membuat Indonesia jadi ketar ketir," ujar Putra
"Seluruh dunia bisa menyurati WADA. Hanya LADI saja yang tidak menyurati WADA. Saya juga bingung kenapa. Apa Kantor pos nya tutup atau bagaimana?" ujar Putra
Terkait kinerja LADI yang tak beres tersebut, Putra menyatakan DPR dan Pemerintah akan mengevaluasi fungsi LADI dalam RUU SKN yang kini sedang dibahas.
Baca: Pak Sabam Nyatakan Kebenaran Meski Ditekan Kekuasaan
Selain itu, fungsi investigasi juga akan ditambahkan dalam RUU itu. Demikian juga dengan sanksi atas pelanggaran anti doping.
"Dan kita juga berharap punya lab sendiri. Karena selama ini lab kita Khan di Qatar," ujar Putra
Putra pun mengingatkan agar semua pihak bekerja profesional untuk membangun sistem keolahragaan Nasional.
"Bila kita semua profesional bekerja, akan menimbulkan optimisme di rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Jangan menimbulkan pesimisme di kalangan rakyat, dengan alasan-alasan yang tak masuk akal seperti administratif," ujar Putra.
