Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan mendukung Perpustakaan Nasional mengajukan penambahan anggaran untuk tahun mendatang.
"Perpusnas bisa mengajukan anggaran yang lebih besar minimal Rp1 triliun. Namun harus diiringi dengan deretan program yang kreatif dan inovatif," ujar Sofyan Tan, dalam rapat dengar pendapat di Jakarta, Rabu (26/8).
Baca: My Esti Minta Perpusnas Buat Peta Jalan yang Terukur
Sofyan Tan menyayangkan mengapa anggaran Perpusnas masih kisaran miliaran.
Padahal, Presiden Jokowi secara jelas memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang salah satunya fokusnya melalui pemanfaatan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira, meminta Perpusnas keluar dari zona nyaman dalam mengajukan anggaran.
"Anggaran harus berani ditambahkan lebih besar karena Indonesia luas, namun tetap fokus pada keterjangkauan pelayanan bersifat nasional terutama di daerah," kata Andreas.
Anggota Komisi X DPR lainnya, Djohar Arifin, menilai Perpusnas bisa meminta sebagian dari alokasi jatah pendidikan senilai 20 persen dari total APBN untuk kebutuhan pengembangan perpustakaan sekolah.
"Paling tidak Perpusnas bisa meminta Rp10 triliun dari alokasi APBN untuk pendidikan. Apalagi kondisi perpustakaan sekolah juga masih sangat minim. Terkesan seadanya," kata Djohar.
Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando, mengatakan akan segera menyiapkan argumentasi logis untuk penambahan anggaran.
Syarif Bando menambahkan Perpusnas akan menyesuaikan pada empat tingkatan literasi sesuai standar UNESCO, yakni kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan yang bermutu, kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan menghasilkan ide dan inovasi baru, dan kemampuan menciptakan barang atau jasa.
Baca: Rano Usulkan Sinematek Satu Atap Dengan Perpusnas
"Jika anggaran berhasil ditingkatkan, kami menggaransi mampu membantu menurunkan angka pengangguran melalui ketersediaan koleksi bahan bacaan yang bersifat ilmu-ilmu terapan sehingga masyarakat bisa langsung aplikatif. Sudah banyak masyarakat yang berhasil memperbaiki taraf kesejahteraan hidupnya lewat program perpustakaan berbasis inklusi sosial," kata Syarif Bando.
Selain itu, Perpusnas dalam waktu dekat akan mempelajari bagaimana mekanisme pengajuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para BUMN/BUMD untuk pengembangan perpustakaan di daerah.
