Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan menilai rotasi besar-besaran pejabat strategis di lingkungan Polri sebagai langkah awal Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam membangun tim kerja yang solid.
Langkah ini dianggap krusial untuk mengeksekusi agenda pembenahan institusi kepolisian secara menyeluruh.
Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembentukan tim kerja yang kompak sangat penting mengingat Kapolri baru dihadapkan pada tumpukan agenda pembenahan tata kelola, struktur organisasi, hingga budaya kerja kepolisian.
"Sebab masih setumpuk agenda menanti, mulai dari pembenahan tata kelola, struktural, dan kultural. Kalau diterjemahkan menjadi program aksi, mungkin bisa berjilid-jilid naskah," ujar Said.
Baca: Bersamai Kader PDI Perjuangan Kota Jogja Reresik Kali Code, Apa
Menurut Said, pergerakan cepat Jenderal Suyudi merotasi jajaran kepolisian menunjukkan respons tanggap terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyegaran organisasi.
Sebagaimana diketahui, usai dilantik sebagai Kapolri pada Kamis (1/10/2026), Suyudi langsung menerbitkan surat telegram mutasi pada Jumat (2/10/2026). Telegram tersebut mencakup 88 perwira tinggi dan perwira menengah, termasuk pergantian 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
Said juga menilai rotasi ini memberi ruang bagi perwira muda berbakat untuk unjuk gigi di posisi strategis.
"Artinya, rising star-nya Jenderal Suyudi ikut mengorbitkan bintang-bintang muda lainnya di jajaran kepolisian," tuturnya.
Kendati mengapresiasi langkah cepat Kapolri, Said mengingatkan bahwa pembenahan Polri tak cukup sekadar bongkar-pasang pejabat. Pembuktian utamanya terletak pada perbaikan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ia menyinggung komitmen Suyudi saat uji kelayakan (fit and proper test) di DPR RI yang menekankan kepastian hukum, integritas penyidik, serta keterbukaan informasi bagi para pelapor.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Tugas ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pelayanan penegakan hukum dari kepolisian kerap menjadi sebuah kemewahan bagi rakyat kebanyakan. Karena itulah muncul sindiran 'no viral, no justice'" tegas Said.
Ia menekankan bahwa kepercayaan publik hanya bisa dipulihkan jika masyarakat melihat perubahan konkret pada integritas personel dan transparansi penegakan hukum. Hal ini harus dimulai dari keteladanan para pimpinan di Mabes Polri.
"Agenda ini harus dimulai dari keteladanan sikap pimpinan, termasuk Jenderal Suyudi sendiri, untuk membangun role model kepemimpinan bersama para pejabat utama Mabes Polri," tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut.
Mengingat pesan Kapolri saat di DPR bahwa jabatan bukanlah puncak karier melainkan puncak tanggung jawab, Said berharap momentum kepemimpinan baru ini dioptimalkan untuk membenahi wajah kepolisian.
