Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menurunkan angka stunting dan mengatasi masalah malnutrisi.
Program prioritas ini harus diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan agar memberikan dampak nyata terhadap kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Edy usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Edy mengungkapkan bahwa sejak awal, Komisi IX telah memberikan berbagai catatan kritis terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari belum adanya regulasi yang jelas hingga perubahan kebijakan yang kerap menyulitkan proses pengawasan di lapangan.
"Program ini memang program kampanye Presiden. Namun, sejak awal desainnya banyak melalui proses uji coba (trial and error). Regulasi juga belum jelas. Kami yang mengawasi saja sempat kebingungan karena dinamika yang berubah cepat. Karena itu, kami mendorong betul Perpres Nomor 115 itu keluar, yang akhirnya terbit pada November lalu," ujar Edy.
Menurut legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu, alih-alih sekadar memperluas cakupan wilayah, pemerintah seharusnya memastikan intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok berisiko tinggi. Ia mengingatkan bahwa jendela waktu untuk penanganan stunting sangat terbatas, sehingga akurasi target menjadi kunci utama.
"Kalau kita ingin mengintervensi masalah nutrisi, penerima manfaatnya harus difokuskan pada kelompok risiko tinggi yang mengalami malnutrisi dan stunting. Hal inilah yang berkaitan langsung dengan penyiapan Generasi Emas 2045," tegasnya.
Selain akurasi sasaran, Edy menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan MBG. Ia mendorong keterlibatan aktif dari otoritas pengawas obat dan makanan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), serta instansi terkait lainnya yang memiliki kewenangan dalam pengawasan keamanan pangan dan penanganan tengkes (stunting).
Sinergi ini dinilai krusial agar MBG tidak sekadar menjadi program pembagian makanan instan, melainkan sebuah gerakan sistematis yang mampu menurunkan angka stunting, memberdayakan petani lokal dan UMKM, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
“Jadi, masih banyak hal terkait keterlibatan kementerian dan lembaga yang perlu dielaborasi, dan itu membutuhkan payung hukum yang kuat,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Edy mendukung penuh usulan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG agar evaluasi terhadap pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih fokus, transparan, dan komprehensif.
"Pada prinsipnya, kami semua mendukung program Presiden demi perbaikan tata kelola nasional. Harapan kami, MBG benar-benar memberikan dampak konkret pada penurunan malnutrisi, penuntasan stunting, dan terwujudnya Generasi Emas 2045," pungkasnya.
