Pontianak, Gesuri.id - Kelompok Cipayung Plus dan Masyarakat Kalimantan Barat (Kalbar) yang terdiri dari antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kalimantan Barat (GMNI Kalbar), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Ikatan Pemuda & Mahasiswa Kristen Kayan Hulu, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Pontianak menggelar aksi menolak Formasi Kebutuhan Guru Agama ASN di lingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2021 yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji.
Aksi berlangsung di dua tempat, yakni pertama di depan Kantor Gubernur Kalbar dan dilanjutkan ke Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (27/5).
Baca: Guru Agama Non-Islam Kosong, Gubernur Kalbar Diskriminatif!
Ketua DPD GMNI Kalbar M. Ulil Azmi, menyatakan aksi tersebut merupakan wujud penolakan terhadap kebijakan Gubernur Kalbar yang mengabaikan kebhinekaan dalam menentukan formasi Kebutuhan Guru ASN di Kalimantan Barat.
"Aksi yang kami lakukan hari ini adalah bentuk protes kami kepada Gubernur Kalimantan Barat yang telah sewenang-wenang dalam merumuskan formasi Guru Agama di Kalbar tanpa melihat aspek sosio-kultural yang ada di Kalbar," tegas Ulil.
Ulil mengungkapkan, massa aksi juga meminta agar Gubernur Sutarmidji dapat mengevaluasi Formasi kebutuhan Guru Agama yang diusulkan tersebut.
"Kami minta evaluasi total, agar formasi guru agama yang diajukan benar-benar dapat memberikan rasa keadilan secara inklusif bagi seluruh umat beragama di Kalimantan Barat," tegas Ulil
Seperti diketahui, dari kebutuhan pegawai ASN di lingkungan Pemprov Kalbar Tahun 2021 yang disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji melalui media massa dan media sosial, terungkap Alokasi Formasi Guru Agama Islam 31, Katolik 0, Kristen 0, Hindu 0, Budha 0, dan Khonghucu 0.
Formasi ini menuai kritik dari kalangan nasionalis dan masyarakat non Muslim, karena dinilai sangat mengabaikan kebhinekaan di Kalbar.
Baca: Soal Guru Agama Non Islam, BKD Hingga Kemenag Akan Dipanggil
Ulil mengungkapkan, aksi Cipayung Plus membuat Gubernur Kalbar menyatakan ingin mengevaluasi formasi tersebut.
Gubernur, melalui pernyataan Ani Sofian, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar dihadapan massa aksi menyatakan akan mengevaluasi formasi kebutuhan Guru Agama ASN di Kalbar tahun 2021.
"Gubernur diwakili Kepala BKD, menyatakan bakal mengevaluasi untuk formasi guru agama tahun ini," ujar Ulil
