Jakarta, Gesuri.id - Mantan Bupati Majalengka dua periode yang juga mantan anggota DPR RI, Sutrisno, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ia menilai program unggulan pemerintah tersebut memiliki tujuan yang baik, namun pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Sutrisno yang juga Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah PDI Perjuangan Jawa Barat ini, persoalan utama yang perlu mendapat perhatian pemerintah bukan terletak pada program MBG itu sendiri, melainkan pada tata kelola pelaksanaannya di lapangan, terutama terkait pembangunan dapur dan sistem pembiayaan yang diterapkan kepada pengelola.
"Belum terungkap ke publik persoalan sesungguhnya di MBG. Menurut saya ada dua kebijakan yang berpotensi mengakibatkan pemborosan anggaran dan perlu segera dievaluasi," kata Sutrisno saat diwawancarai, Senin (15/6/2026).
Baca: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
Ia menjelaskan, pada awal pelaksanaan MBG pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang cukup ketat dalam pembangunan dapur, mulai dari luas lahan, bangunan, sarana pendukung hingga ketentuan jarak antar dapur.
Namun setelah mendapat berbagai masukan dan kritik terkait target pelaksanaan program, menurut Sutrisno, pembangunan dapur MBG justru berkembang sangat cepat di berbagai daerah.
"Awalnya syarat dapur sudah benar. Harus ada luas lahan tertentu, bangunan tertentu, perlengkapan tertentu, bahkan jarak antar dapur juga diatur. Tapi kemudian pembangunan dapur menjadi sangat masif," ujarnya.
Sutrisno menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari kebijakan pembiayaan yang diberikan kepada pengelola dapur. Ia mengkritisi adanya sistem pembayaran yang menurutnya tidak sepenuhnya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing dapur.
Akibatnya, kata dia, muncul insentif yang mendorong banyak pihak berlomba-lomba membangun dapur MBG karena melihat peluang ekonomi dari program tersebut.
"Nah ini yang kemudian memicu menjamurnya dapur-dapur. Padahal yang harus menjadi ukuran adalah berapa penerima manfaat yang benar-benar dilayani, bukan hanya jumlah dapurnya," katanya.
Mantan anggota DPR RI itu mengaku telah melakukan perhitungan sederhana berdasarkan jumlah dapur MBG yang saat ini beroperasi secara nasional. Dari perhitungan tersebut, ia memperkirakan terdapat potensi pemborosan anggaran yang nilainya bisa mencapai lebih dari Rp25 triliun per tahun apabila sistem yang ada tidak segera diperbaiki.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
"Saya melihat ada potensi penghematan yang sangat besar apabila tata kelola ini diperbaiki. Uang negara itu bisa digunakan untuk sektor lain yang juga dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan," ujarnya.
Selain persoalan pembiayaan, Sutrisno juga menyoroti kualitas pengawasan terhadap dapur-dapur MBG yang terus bertambah jumlahnya. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, dan kelayakan operasional.
Ia mengingatkan bahwa tujuan utama program MBG adalah memberikan manfaat bagi penerima, bukan sekadar mengejar jumlah dapur yang berdiri.
"Jangan hanya fokus menambah jumlah dapur. Yang lebih penting adalah kualitas layanan, kualitas makanan, kebersihan dapur, dan manfaat yang diterima masyarakat," katanya.
