Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan akses diskusi antara DPR dan pemerintah di komisinya terasa tertutup akibat minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat-rapat bersama.
“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” kata Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai kondisi tersebut membuat pembahasan isu-isu strategis, khususnya di bidang pertahanan dan politik luar negeri, menjadi kurang optimal karena tidak ada ruang diskusi langsung dengan para pengambil kebijakan utama.
“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menyinggung arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global. Ia menilai pemerintah harus lebih cermat dalam menyikapi konflik antarnegara tanpa terlihat memihak salah satu pihak.
“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” ungkapnya.
Menurutnya, kesalahan dalam membaca situasi geopolitik dapat berdampak panjang terhadap kebijakan negara, terutama jika didasarkan pada analisis intelijen yang kurang tepat.
“Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” ucapnya.
Hasanuddin juga mengkritisi upaya penegakan keamanan global melalui keanggotaan Board of Peace (BOP) yang dinilai belum melibatkan semua pihak terkait, termasuk Palestina.
“Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kurangnya transparansi pemerintah kepada DPR dalam sejumlah kebijakan strategis, termasuk isu terkait permintaan akses ruang udara Indonesia oleh militer Amerika Serikat.
“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya.
Hasanuddin menegaskan bahwa DPR memiliki kewenangan dalam menyetujui perjanjian internasional yang menyangkut kedaulatan negara, sehingga keterbukaan informasi dari pemerintah menjadi hal yang sangat penting.
“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” pungkasnya.
