Jakarta, Gesuri.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyoroti tajam lonjakan utang pemerintah yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Berdasarkan laporan terbaru, total utang pemerintah hingga akhir 2025 telah menembus angka Rp9.658 triliun, yang memicu kenaikan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 40,5 persen.
Kritik tersebut dilayangkan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).
Baca: Ganjar Sosok Capres yang Peduli Kesetaraan Gender
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Didik Haryadi, mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan transparan mengenai dampak lonjakan utang ini terhadap ruang fiskal negara.
"Rasio utang terhadap PDB pada 2025 melonjak menjadi 40,5 persen, naik dari tahun 2024 yang sebesar 39,8 persen. Sepanjang tahun 2025 saja, pemerintah menambah utang baru sebesar Rp846 triliun," ujar Didik di hadapan forum rapat.
Didik menegaskan, pemerintah wajib menjelaskan sejauh mana tambahan utang tersebut menekan kemampuan APBN dalam membiayai program-program pembangunan nasional ke depan.
Desakan ini disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyerahkan secara resmi RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 kepada DPR. Laporan keuangan tersebut mengonfirmasi bahwa postur APBN 2025 berada di bawah tekanan berat.
Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat hanya mencapai Rp2.765,13 triliun atau 92,01 persen dari target yang ditetapkan. Kondisi ini membuat defisit anggaran melebar hingga Rp670,34 triliun, atau setara dengan 2,81 persen terhadap PDB.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Di sisi lain, laporan pemerintah merinci kondisi neraca keuangan negara per akhir tahun 2025 sebagai berikut:
- Total Aset Negara: Rp14.600,89 triliun
- Total Kewajiban (Utang dll): Rp11.527,29 triliun
- Total Ekuitas: Rp3.073,69 triliun
Meskipun nilai aset negara masih berada di atas total kewajiban, DPR mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dalam mengendalikan pembiayaan utang agar tidak mengorbankan stabilitas ekonomi jangka panjang.
