Ikuti Kami

Wacana Baru Alun-Alun Kepanjen Memantik Kontroversi, Fraksi PDI Perjuangan Meradang

​Langkah sepihak Bappeda ini langsung memicu reaksi keras dan penolakan dari pihak legislatif, khususnya Fraksi PDI Perjuangan.

Wacana Baru Alun-Alun Kepanjen Memantik Kontroversi, Fraksi PDI Perjuangan Meradang
​Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok.

​Kepanjen, Gesuri.id  — Rencana pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang di Kecamatan Kepanjen kian membingungkan publik. Di tengah perdebatan hangat mengenai penentuan lokasi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mendadak melempar wacana baru untuk mengembalikan lokasi alun-alun ke belakang Pendopo Pemkab Malang di Kepanjen.

​Langkah sepihak Bappeda ini langsung memicu reaksi keras dan penolakan dari pihak legislatif, khususnya Fraksi PDI Perjuangan.

​Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, mengecam keras inkonsistensi sikap Bappeda. Zulham menegaskan bahwa sejak awal rencana pembangunan alun-alun seluas 3 hektare (ha) tersebut sudah disepakati merujuk pada opsi awal Bupati Malang, H. M. Sanusi, yaitu di belakang Stadion Kanjuruhan.

Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat

​Opsi di belakang stadion dinilai paling realistis dan efisien karena Pemkab Malang telah mengantongi aset lahan seluas 1 ha di sana, sehingga tidak perlu membeli keseluruhan lahan baru dari nol.

​Komitmen ini bahkan sempat diperkuat saat Bupati Sanusi mengajak jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Malang—termasuk Ketua Fraksi PDIP, Abdul Qodir—untuk meninjau langsung dan menunjuk lahan di belakang stadion tersebut sebagai calon lokasi alun-alun.

​"Apa maksudnya Bappeda itu kok tiba-tiba bikin wacana seperti itu (memindahkan ke belakang pendopo)?" ujar Zulham dengan nada heran, Jumat (17/7).

​Zulham menyayangkan sikap Bappeda yang dinilai tidak komunikatif dan cenderung berjalan sendiri tanpa berkoordinasi dengan legislatif.

​"Mestinya rencana tersebut dijelaskan terlebih dahulu dengan mengajak bicara para anggota dewan, bukan justru Bappeda melempar wacana sepihak ke publik. Intinya, fraksi kami akan menolaknya karena sudah disepakati di belakang stadion," tegas Zulham.

​Di sisi lain, Bupati Malang, H. M. Sanusi, mencoba meredam polemik yang menggelinding di gedung dewan. Ia menyatakan bahwa saat ini Pemkab Malang tengah mematangkan rencana guna menentukan lokasi terbaik dari tiga opsi yang ada.

​"Sedang dimatangkan perencanaannya," ujar Sanusi singkat saat menanggapi pro-kontra di kalangan anggota legislatif.

Baca: Ini Cerita Ganjar Yang Pernah Tinggal di Kontrakan

​Berdasarkan data Bappeda, proyeksi wajah ibu kota Kabupaten Malang ini memang memiliki tiga alternatif lokasi awal:

- ​Opsi Pertama: Di belakang Stadion Kanjuruhan.

- ​Opsi Kedua: Di sebelah barat Stadion Kanjuruhan.

- ​Opsi Ketiga: Di antara gedung Islamic Center dengan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), tepat di seberang jalan depan stadion.

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar, membenarkan adanya ketiga opsi strategis tersebut. Ia menyebut pemerintah daerah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

​"Memang ada tiga opsi itu, namun sedang dimatangkan. Dari tiga opsi itu, masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan," pungkas Budiar.

Quote